Main Menu

Kepala BKPM : Perizinan TKA Kerap Menjadi Ladang Pungli

Abdul Rozak
24-04-2018 14:54

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong. (GATRA/Ardi Widi Yansah/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menuturkan selama ini perizinan tenaga kerja asing (TKA) menjadi ladang pungutan liar (pungli) oleh sejumlah oknum petugas. Pungli ini menurutnya, merusak nama baik pemerintah Indonesia.

 

Untuk mengatasinya, pemerintah kemudian menerbitkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 26 Maret 2018 lalu itu menurut Lembong, merupakan upaya untuk menyederhanakan perizinan dan mempercepat pelayanan  bagi TKA.

Tapi, syarat syarat bagi pekerja asing untuk bekerja di Indonesia, menurut Lembong, tetap tidak dilonggarkan sama sekali. Sebelum ada Perpres 20 Tahun 2018, sambung dia, perizinan TKA bekerja di Indonesia memerlukan waktu berminggu-minggu. Dengan perpres ini, perizinan TKA dipangkas menjadi beberapa jam saja.

 "Tidak ada pelonggaran sama sekali, persyaratannya tetap ketat, tapi prosesnya jadi makin cepat. Investor semakin mudah menanamkan modalnya di Indonesia," kata Thomas. 

 


Reporter: Abdul Rozak 

Editor: Hendri Firzani 

Abdul Rozak
24-04-2018 14:54