Main Menu

Indonesia 2030 Tidak Bubar Tapi Masih Impor Gula

Mukhlison Sri Widodo
27-04-2018 09:03

Deputi Bidang Kordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Muzdalifah Machmud. (GATRA/Arif Koes/FT02)

Yogyakarta, Gatra.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyatakan Indonesia masih mengimpor gula untuk memenuhi kebutuhan setidaknya hingga 2030.

Pada 2030, diprediksi kebutuhan gula mencapai 9,94 juta ton per tahun. 

Namun tingkat produksi gula dari berbagai pabrik, baik milik BUMN atau swasta, hanya ditarget 3,84 juta ton.

Kesimpulan ini disampaikan Deputi Bidang Kordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Muzdalifah Machmud. 

“Angka itu muncul dari roadmap pengembangan pabrik gula BUMN 2018-2022 yang salah satunya adalah swasebada gula dalam empat tahun lagi. Namun bila melihat masalah sistem pergulaan, kami pesimis swasembada terealisasi,” ujarnya.

Muzdalifah memberikan paparan sola pergulaan ini dalam seminar ‘Kajian Komprehensif Sistem Pergulaan Menuju Ketahanan dan Kemandirian Industri Gula Nasional’ yang diadakan Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada, Kamis (26/4).

Berkaca pada kondisi pergulaan 2017,  kebutuhan gula masyarakat mencapai 6,3 juta ton per tahun yang terbagi atas 3,08 juta ton untuk konsumsi dan 3,21 ton untuk industri. 

Tetapi industri gula Indonesia, yakni 48 pabrik gula BUMN dan 17 swasta, hanya mampu memproduksi gula kristal putih 2,09 juta ton sehingga defisit gula mencapai 4,2 juta ton harus diimpor dari Vietnam dan Thailand.

“Akibat besarnya impor gula, setiap tahun pemerintah kehilangan uang Rp14 trilyun untuk menalangi,” katanya.

Muzdalifah mengatakan kondisi pergulaan Indonesia sekarang ini karena buruknya pengelolaan gula sejak ratusan tahun lalu.

Sebagai contoh pendirian pabrik gula yang masih terfokus di Pulau Jawa. Tercatat dari 48 pabrik gula milik BUMN, 37 pabrik ada di Jawa, sisanya tersebar dari Sumatera sampai Sulawesi.

Demikian juga dengan lahan, semua produsen masih memilih Jawa sebagai sentra, padahal wilayah lain seperti Nusa Tenggara dan Sulawesi memiliki potensi bagus untuk perkebunan gula.

“Di Jawa, perkebunan gula dikelola secara perorangan dan terpisah sehingga mengakibatkan tingginya biaya pengangkutan. 

Kami ingin melalui program kehutanan sosial, perkebunan gula berada dalam satu lahan yang luas dan jaraknya tidak lebih dari 70 kilometer dari pabrik,” katanya.

Selain itu,  pemerintah akan mendorong perbaikan varietas tebu yang ditanam petani. 

Petani tebu mengeluhkan saat ini varietas yang ditanam lebih kecil dan membutuhkan waktu delapan bulan untuk panen. Ini berbeda dengan varietas yang ditanam pada dua dekade lalu yang lebih cepat panen.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oka Nurwan menyatakan hampir 80% gula impor dialokasikan untuk industri makanan dan minuman.

“Dan parahnya, ekspor Indonesia hampir 70% adalah produk makanan dan minuman jadi. Ini yang menyebabkan ketergantungan pada gula kristal rafinasi impor sangat tinggi,” katanya.

Di Indonesia, untuk mengolah bahan baku gula kristal impor menjadi gula kristal rafinasi, terdapat 11 pabrik dengan tingkat produksi 4,2 juta ton. 

Untuk memenuhi kekurangan ini pemerintah menurut Oka terus menambah serta revitalisasi pabrik yang ada, perluasan kebun, dan peningkatan daya saing petani tebu.

Salah satu petani tebu dari PTPN X kawasan Pabrik Gula Gempolkerep, Mojokerto, Mubin, mengatakan, masalah utama sistem pergulaan bukan pada manajemen pabrik atau keberadaan lahan. Namun pada ketersediaan pupuk bersubsidi.

“Kami tidak pernah mendapatkan kepastian akan pupuk bersubsidi bagi tanaman kami, berbeda dengan tanaman pangan. Ini yang menyebabkan tingkat produksi kecil dan harganya tinggi, karena petani menggunakan pupuk non subsidi,” ujarnya.

Dengan kondisi ini, Indonesia pada tahu 2030 nanti memang tidak bubar seperti disebutkan dalam sebuah novel asing "Ghost Fleet", musk sudah dipastikan tetap impor gula.


Reporter : Arif Koes
Editor : Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
27-04-2018 09:03