Main Menu

Integrasi Tol JORR untuk Akses Logistik dan Pelayanan

Muchammad Egi Fadliansyah
21-06-2018 16:27

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto. (Dok. Ditjen Bina Marga/FT02)

Artikel Terkait

Jakarta, Gatra.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan tanggapan terkait wacana integrasi jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang belakangan menimbulkan keresehan bagi para pengguna kendaraan roda 4 atau lebih. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiyadi mengatakan, pengintegrasian jalan tol JORR ini  bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan.

 

"Ini sistem terbuka,  pengguna hanya bayar satu sekali men tap dan bebas memakai secara keseluruhan. Jadi intinya itu,” katanya kepada wartawan ketika jumpa pers di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (21/06).

Kedua, lanjut Arie ada desakan dari pelaku layanan logistik. Pasalnya, saat ini seperti akses tol menuju  terminal Pelabuhan Tanjung Priuk, setidaknya ada dua pembayaran seperti di gerbang E3 dan akses masuk tanjung priuk. Sehingga, dampaknya truk logistik tidak mau menggunakan jalan tol dan mengakibatkan kemacetan luar biasa.

“Hal ini sudah dikeluhkan Dirjen Perhubungan Laut melalui suratnya kepada Bapak Menteri PUPR,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut dia, ada pengguna jalan tol golongan tertentu yang mengharapkan agar integrasi jalan tol ini seceatnya dapat diterapkan. Namun dia menyayangkan, kebijakan integrasi tol ini menuai kontroversi, karena masyarakat menangkapnya sebagai kenaikan tarif tol. Dia menegaskan, integrasi tol JORR bukanlah kamuflase untuk menaikan tariff tol.

 “61 persen jauh lebih murah.  38 persen lebih mahal.  1 persen sama. Sehingga kalo digabung pendapatan BPJT sama saja, tapi layanan jadi lebih bagus” imbuhnya.

Meski begitu, untuk 38 persen pengguna tol yang merasa lebih mahal akan dialihkan kepada jalur-jalur alteri di luar tol. Dan berdasarkan data yang dimilikinya, yang mengalami kenaikan ini adalah mereka pengguna dengan jarak dekat.

“Pengalaman lainnya kita hargai jarak pendek tidak menggunakan jalan tol. Kita hargai itu. Kita juga akan memperbaiki angkutan logistik untuk mematuhi beban dan dimensi kendaraan. Karena ini yang menyebabkan jalan kita sesak dan padat. Apalagi menambah kerusakan beban jalan,” ia menjelaskan.

Arie belum dapat memastikan kapan integrasi tol ini diterapkan. Menurutnya, saat ini masih tahap sosialisasi agar tidak lagi berpolemik. Terpenting, tujuan integrasi tol JORR ini untuk meringankan pengguna logistik, sehingga dampaknya biaya logistik akan lebih murah, di samping mengatur volume dan beban truk logistik.

“Dengan penyederhanaan tarif ini dan peningkatan pelayanan akan ada penambahan pertumbuhan ekonomi,” katanya yakin.

Di lain kesempatan, Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna mengatakan program integrasi jalan tol JORR ini bukanlah yang pertama, melainkan merupakan bagian dari road map elektrifikasi jalan tol. Yang dimulai dari Cikopo, Pejagan, Karang Tengah, Jagorawi, dan Semarang.

Menurut Herry, kebijakan ini ada dua pilihan transaksi yang bisa dilakukan. Pertama, dengan sistem tertutup, dimana pengguna tapping di awal masuk dan tapping di pintu keluar untuk mengetahui jaraknya. Tarif akan dikenakan proposional terhadap jarak.

Namun konsekuensinya, transaksi menjadi lebih dua kali yang mengakibatkan kemacetan dan yang perjalanan jauh akan membayar lebih mahal. “Kalo JORR itu 70 km, nanti akan membayar Rp 70 ribu, kebayang sekarang hanya membayar sekitar Rp 15 ribu.”ujarnya

Menurut Herry, karena JORR berada di dalam kota jadi harus menggunakan sistem terbuka. Konsekuensinya, dicari tarif rata-ratanya. Sehingga pengguna jalan tol cukup membayar satu kali. Sehingga mereka hanya cukup bayar sebesar Rp 15 ribu. Artinya ada penurunan siginifikan.

“Yang biasanya pengguna jalan tol harus mengtapp 3 kali sebesar Rp 34 ribu menjadi Rp 15 ribu. Yang biasanya Rp 22 ribu menjadi Rp 15 ribu, nah nanti itu bisa dilihat dari asal dan tujuannya,” jelasnya.

Selanjutnya, untuk menentukan rata-rata dihitung dari jarak tempuh perjalanannya. Yakni jumlah kendaraan yang ada di JORR dikalikan dengan panjangnya dibagi jumlah kendaraan dapat rata-ratanya. “Ketemu 17,6 Km, dikalikan tariff rata-rata tiga gerbang sebelumnya 875, dapat Rp 15 ribu sekian, dibulatkan Rp 15 ribu,” katanya.

Sehingga, lanjut dia, jika perjalanannya kurang dari 17,6 km. pengguna jalan tol akan membayar lebih dari yang digunakan. Tapi jika dia lebih dari itu pengguna jalan tol akan memperoleh manfaat,

“Dengan rata-rata ini ada pihak yang memperoleh subsidi dan ada juga menerima subsidi,” pungkasnya.

Meski begitu, subsidi itu tidak lah serta merta didapatkan oleh BUJT. Untuk diketahui, ia melanjutkan, untuk semua ruas JORR BUJT memperoleh sekitar 25.8 Trilyun. “ Dan jika ada lebihnya, itu uangnya akan kembali ke publik, nanti ada mekanisme pertanggungjawabannya ,” katanya lagi.


Reporter : MEF

Editor : Sandika Prihatnala

Muchammad Egi Fadliansyah
21-06-2018 16:27