Main Menu

Pemerintah Pangkas PPh UMKM, Asosiasi: Tidak Menggembirakan bagi UMKM

Hendry Roris P. Sianturi
23-06-2018 17:11

Presiden Joko Widodo berbincang dengan pelaku UMKM. (Dok. Biro Pers Setpres/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Presiden RI Joko Widodo telah meresmikan penurunan Pajak Penghasilan (PPh) final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi 0,5% dari omzet. Tetapi rupanya, kebijakan tersebut tidak membuat pelaku UMKM gembira.

 

Sebab, para UMKM masih harus diwajibkan membuat pembukuan sehingga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. “Boro-boro laporan pembukuan untuk usaha mikro dan kecil, syukur jika punya pencatatan,” kata Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun (23/06).

Harapan Akumindo tadinya, pemerintah bisa memangkas PPh final UMKM hingga 0%. Agar, pelaku UMKM meningkatkan kepatuhan pajak. “Di negara lain untuk usaha mikro dan kecil harusnya PPh finalnya adalah 0%,” ujarnya.

Ikhsan juga menilai kebijakan pemangkasan PPh UMKM tidak signifikan terhadap peningkatan UMKM. Pasalnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi geliat pelaku UMKM. Pertama, menjamin iklim usaha yang sehat.

Kedua, meningkatan perederan uang di masyarakat sehingga bisa berbelanja. “Ketiga, memberi akses permodalan seluas-luasnya,” ujar Ikhsan.

Ikhsan mewanti-wanti, agar otoritas mengawasai pengusaha-pengusaha besar yang mencoba berubah menjadi UMKM. Dengan tujuan, menghindari pembayaran pajak yang berujung pada pengurangan pendapatan negara.

“Kami minta kepada Dirjen Pajak juga mewaspadai dan mencermati pengusaha-pengusaha besar yang bermetamorfosis menjadi UMKM dalam rangka menghindari dari pembayaran pajak,” katanya.

Penurunan PPh UMKM ini merupakan tindaklanjut dari penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2018. Beleid ini adalah hasil revisi PP No. 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Salah satu ketentuan yang berubah adalah terkait tarif PPh final yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%.

Reporter: Hendry Roris Sianturi                                                                                                                                                                                             

Editor: G.A. Guritno

Hendry Roris P. Sianturi
23-06-2018 17:11