Main Menu

Saat ini, Kondisi Utang BUMN Mengkhawatirkan

Andhika Dinata
18-07-2018 22:07

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam (pks.id/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Kondisi utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini berada dalam taraf mengkhawatirkan. Bila dibiarkan, akan menyeret situasi perekonomian Indonesia ke arah yang buruk.

 

“Utang BUMN non lembaga keuangan tercatat 59 persen dalam bentuk mata uang asing dan 53 persen dipegang asing. Beban cicilan utang dan bunganya akan sangat membebani perusahaan," kata Ecky Awal Mucharam, anggota komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, Rabu (18/7).


Berdasarkan data terkini Bank Indonesia (BI) hingga triwulan I-2018, posisi utang BUMN non lembaga keuangan mencapai USD 47,11 miliar. Angka tersebut mengalami lonjakan signifikan sebesar USD 7,1 miliar dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Bila disetarakan dengan kurs hari ini nominal utang BUMN non-lembaga keuangan tersebut mencapai Rp 677 T. “Dan jika digabung dengan utang lembaga keuangan publik termasuk Bank-Bank BUMN yang banyak membiayai proyek infrastruktur, total nilainya sangat fantastis yaitu sebesar USD 325,92 miliar atau Rp 4.682 triliun, atau bahkan lebih besar dari utang pemerintah,” kata politikus asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu. 

 
Lonjakan utang BUMN tersebut, salah satunya disebabkan oleh gencarnya pembangunan infrastruktur yang merupakan penugasan pemerintah. BUMN terang Ecky terpaksa, mau tidak mau, harus menarik utang sebagai dana segar untuk membiayai nfrastruktur. Kendala keuangan pun muncul lantaran cashflow perusahaan yang relatif kurang sehat, karena munculnya mismatch antara kebutuhan pembayaran utang kepada kreditur dengan penyertaan modal dari pemerintah kepada BUMN. “Selain itu tak jarang ternyata proyeksi demand-nya terlalu optimistik, seperti PLN yang sekarang mengalami over capacity, atau beberapa ruas tol yang relatif sepi pengguna,” sambungnya.

 
Akibatnya terjadi lonjakan rasio utang terhadap EBITDA atau pendapatan  yang menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam membayar utang. Rasio yang semakin tinggi memberi gambaran bahwa utang tersebut tumbuh lebih cepat dibandingkan pendapatan. “Menurut lembaga pemeringkat S&P, dari 20 BUMN yang dianalisis, 16 BUMN memiliki rasio leverage yang terus meningkat, sedangkan rasio kecukupan arus kas melemah,” ujarnya.
 

Bila posisi tersebut dipertahankan akan menambah buruk cashflow dan proyeksi keuangan perusahaan pelat merah tersebut. “Melambungnya utang semakin mengkhawatirkan, karena bukan hanya memengaruhi keuangan perusahaan tetapi juga persepsi investor. Lembaga pemeringkat dunia juga mewanti-wanti kondisi keuangan BUMN yang terlibat pada proyek-proyek penugasan pemerintah," kata Ecky.

 

Dengan kondisi tersebut, menurut Ecky, skenario terburuknya adalah jika BUMN gagal bayar. Maka pilihannya adalah rakyat harus mem-bail out (membayar utang) BUMN tersebut atau harus diprivatisasi dengan dijual kepada asing, termasuk melepas kepemilikan asset-asset BUMN yang dijadikan underlying proyek-proyek tersebut.


Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah dapat segera memperbaiki dan mengatasi hal tersebut sebelum kemungkinan buruk terjadi. “Tentu sebuah bencana besar jika ini terjadi. Dan skenario terburuk ini mungkin terjadi jika pemerintah terus melakukan proyek infrastruktur dengan utang tanpa manajemen risiko yang baik,” pungkasnya lagi.

 



Reporter: Andhika Dinata

Editor    : Cavin R. Manuputty

 

Andhika Dinata
18-07-2018 22:07