Main Menu

Pemerintah Diminta Konsisten Kendalikan Produksi Batubara

Muchammad Egi Fadliansyah
25-07-2018 18:59

Truk pengangkut batu bara. (Shutterstock_724298887/RT)

 

Jakarta, Gatra.com - Pemerintah Indonesia harus konsisten dengan kebijakan pengendalian produksi batubara, sebagaimana dimandatkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Khususnya tentang pengendalian produksi batu bara.

 

Peneliti Tata Kelola Pertambangan dari Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Rizky Ananda mengatakaan, dalam RPJMN Tahun 2015–2019, target produksi tahun ini hanya 406 juta ton, dengan skenario yang harus diturunkan terus hingga menjadi 400 juta ton di tahun 2019. 

 

Tapi jika melihat produksi semester satu tahun ini yang sudah mencapai 163,44 juta ton, Rizky melihat gelagatnya akhir tahun bakal lebih dari 485 juta ton (target RKAB). 


"Padahal Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) juga sudah sejalan dengan RPJMN yang memasang skenario pembatasan produksi batubara, mengingat dampak lingkungan (emisi karbon/gas rumah kaca dan penebangan hutan) serta potensi dampak kesehatan yang ditimbulkannya," katanya melalui pesan tertulisnya kepada Gatra.com, Rabu (25/7). 

 

Ia juga menyesalkan inkonsistensi pemerintah dalam mengendalikan produksi batubara tersebut. Padahal, menurutnya, selain RPJMN dan RUEN,  Permen ESDM 25/2018 menegaskan kembali kewenangan Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pengendalian produksi, seharusnya Pemerintah dapat menetapkan batas produksi batubara yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha.  

 


Lebih lanjut Rizky mengkritik pemerintah yang selama ini justru terbelenggu oleh mekanisme yang keliru, yakni menentukan target produksi nasional berdasarkan usulan perusahaan dalam RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) baik PKP2B maupun IUP di pusat maupun di daerah. Rizky menegaskan “Seharusnya Pemerintah menetapkan angka produksi nasional per tahunnya sesuai dengan skenario perencanaan kebijakan, lalu diturunkan ke batasan produksi bagi tiap-tiap perusahaan, jadi semestinya dengan mekanisme top-downbukan bottom -up. “Ini mengindikasikan bahwa Pemerintah cenderung disetir oleh kepentingan pasar yang memburu pendapatan dari perdagangan komoditas, bukan kepentingan strategis pembangunan yang sudah direncanakan dalam RPJMN” imbuh Rizky. 

 


Ia menambahkan, inkonsistensi kebijakan juga menghambat pelaksanaan kebijakan pengendalian produksi batubara. Salah satunya Keputusan Menteri ESDM No.1395K/30/MEM/2018 yang justru memberikan insentif berupa kenaikan kuota produksi sebesar 10% bagi pelaku usaha yang memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation(DMO).  

 


Padahal, lanjut ia, pengalokasian DMO sebesar 25% sudah menjadi kewajiban pelaku usaha. “Semestinya tidak perlu diberi insentif, karna justru memicu eksploitasi batubara yang berlebihan, apalagi di saat harga merangkak naik” tegas Rizky. 

 


Sementara, kata dia, sanksi pemotongan kuota produksi (melalui SE Menteri ESDM bernomor 2841/30/MEM.B/18) bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban DMO juga disangsikan efektifitasnya tanpa ada pengawasan yang ketat dari Pemerintah. 

 


“Pasalnya, pengawasan selama ini masih bertumpu pada laporan yang bersifat selfreportingdari pelaku usaha. Sementara Korsup Minerba mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan produksi dan penjualan ke pemberi izin masih rendah. Begitu juga dengan kepatuhan pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan pengawasan produksi dan penjualan ke pemerintah pusat,”ungkapnya.

 

“Terlebih dari 1.575 IUP batubara yang berada di fase operasi produksi, hanya 41 diantaranya yang merupakan izin pusat (Maret 2018). Sisanya merupakan izin provinsi.  Karenanya, pemerintah daerah juga memiliki peranan penting dalam pengawasan produksi”,  tambah Rizky.

 

Lebih jauh, ia menyatakan, mengenai kepatuhan pelaku usaha, khususnya dalam memenuhi kewajiban keuangan, lingkungan,  dan menutup celah kebocoran dalam rantai produksi dan penjualan, sejumlah persoalan masih membayangi tata kelola batubara di Indonesia. 

 


Diantaranya, dia bilang, masih terdapat 710 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berstatus non-clean and clear (Maret 2018); dan masih terdapat piutang pelaku usaha pertambangan (Batubara dan Mineral) terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum terselesaikan, nilainya mencapai Rp 4,5 triliun hingga Juli 2018. 


Reporter : MEF

Editor      : Cavin R. Manuputty

Muchammad Egi Fadliansyah
25-07-2018 18:59