Main Menu

YLKI Himbau Luhut Batalkan Wacana Pencabutan DMO Batu Bara

Umaya Khusniah
28-07-2018 16:14

Petugas penambang batu bara. (Shutterstock/RT)

Jakarta, gatra.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak pencabutan Domestic Market Obligation (DMO) oleh Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, wacana tersebut pada akhirnya akan menjadi skenario secara sistematis untuk menaikkan tarif listrik pada konsumen. "Oleh karena itu wacana Menko Maritim untuk mencabut DMO batubara harus ditolak!" ujarnya tegas melalui rilis media pada Sabtu (28/7).

Seperti diberitakan Menko Maritim berencana menghapuskan harga DMO (Domestic Market Obligation) untuk batubara untuk PLN, dan menggantinya dengan harga internasional sebagaimana harga batubara untuk ekspor. Rencana tersebut akan disampaikan pada Sidang Kabinet, Selasa, 31/07/2018.

Sebagai gantinya, Pemerintah akan meminta industri batubara untuk iuran dengan jumlah dana tertentu--sebagaimana dilakukan pada industri sawit. Dana iuran tersebut nantinya akan dikelola oleh sebuah lembaga (BLU) di bawah Kemenkeu.

Menurut analisa Tulus, wacana ini merupkan sebuah kemunduran. Selama ini harga DMO batubara ditetapkan pemerintah, sebesar 70 US$ per metrik ton dan bukan berdasar harga internasional. Wacana ini kata Tulus berarti pemerintah lebih pro kepentingan pengusaha batubara dibanding konsumen listrik nasional.

YLKI bahkan menduga, wacana tersebut secara personal merupakan bentuk conflict of interest, seorang Menko Maritim yang konon banyak bergelut dengan bisnis batubara. Dengan wacana tersebut nantinya keuntungan eksportir batubara akan melambung tinggi.

Lembaga ini juga menilai wacana ini tidak elegan dan cenderung merendahkan martabat/derajad PT PLN sebagai BUMN dengan aset terbesar, karena eksistensi dan cash flow PT PLN harus bergantung dari dana iuran/saweran industri batubara.

Formulasi kata Tulus akan memberatkan (membuat bleeding) finansial PT PLN. Efek lanjutannya berdampak buruk pada pelayanan dan keandalan PT PLN kepada konsumen listrik. "Kepentingan nasional tidak bisa direduksi dan tidak boleh tunduk demi kerakusan kepentingan pasar," pungkasnya. 


Reporter : Umaya Khusniah

Editor : Bernadetta Febriana

Umaya Khusniah
28-07-2018 16:14