Main Menu

Jokowi Batalkan Rencana Penghapusan DMO Batu Bara

Hendry Roris P. Sianturi
31-07-2018 15:06

Menteri ESDM Ignasius Jonan (GATRA/ESDM/FT02)

Jakarta, gatra.com - Rencana Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan yang akan menghapus Domestic Market Obligation (DMO) batubara, akhirnya batal. Presiden RI Joko Widodo memutuskan, tetap memberlakukan Domestic Market Obligation (DMO) 75% batu bara dan harga khusus (price cap) US$ 70 untuk kalori 6.332 GAR.

 

"DMO batu bara, arahan bapak presiden diputuskan sama seperti sekarang," kata Menteri ESDM, Ignasius Jonan di Komplek Istana Kepresidenan Bogor, (31/07).

Karena DMO batu bara tetap berlaku, kata Jonan, maka tidak ada perubahan regulasi apapun. Di Kepmen ESDM No. 23K/30/MEM/2018 menetapkan, minimal 25% produksi batu bara harus dijual ke PLN. Sedangkan Kepmen ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018 tentang Harga Batu Bara untuk Penyediaan Tenaga Listrik, mewajibkan DMO harga batu bara sektor ketenagalistrikan maksimal US$ 70 per ton untuk kalori 6.332 GAR. "(Price cap) tetap. Nggak ada penghapusan DMO," kata Jonan.

Menurut Jonan, DMO merupakan mandat Undang-undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga DMO harus dipertahankan. "Besarannya diatur oleh Menteri (ESDM).  Kalau price cap US$ 70 sudah ada aturannya juga. Jadi tetap sama. Putusan Pak Presiden ini jalan saja seperti sekarang saja," ujarnya.

Jonan membantah, kewajiban DMO batu bara tidak dipatuhi pengusaha. Menurut Jonan, pemerintah selalu memantau pengusaha-pengusaha yang mensuplai batu bara untuk kebutuhan pembangkit. "Anda nggak pelaku kok bisa bilang nggak jalan. Jadi kita tanya siapa yang sudah jual ke PLN, siapa yang belum," katanya.

Terkait kebutuhan kalori yang dibutuhkan pembangkit listrik lebih rendah, Jonan mengatakan, secara teknis bisa diatur. Menurutnya, pengusaha bisa mencampur batu bara berkalori tinggi dengan yang rendah. "Dicampur terus dijual. Kan bisa. Kan caranya banyak. Bisa diatur. Wong selama ini kan lancar," ujarnya.

Tadinya, pemerintah berencana menghapus kewajiban suplai batu bara ke dalam negeri (Domestic Market Obligation/ DMO) sebesar 25%. “Intinya kita mau cabut DMO (Domestic Market Obligation) itu seluruhnya,” ujar Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, (27/07).

Luhut mengatakan, penghapusan DMO batu bara bisa meningkatan nilai ekspor sehingga menambah devisa negara. Apalagi, kata Luhut, harga batu bara sedang tinggi saat ini. “Kalau kita jual kan sekarang harganya juga bagus. Kita bisa dapat 5 miliar dollar dari situ. Berdampak baik sekali pada current account defisit (CAD) kita,” katanya.

Menurut Luhut, penghapusan DMO tersebut untuk menampung semua aspirasi, baik dari pengusaha maupun pemerintah. “Ya pemerintah kita juga lihat. Kita evaluasi sendiri saja dan dengarkan masukan dari market juga. Kita lihat ini yang terbaik buat republic,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, total produksi batu bara pada 2018 diperkirakan sebesar 425 juta metric ton. Sementara, harga pasar batu bara pada Juli 2018 sebesar US$ 104,65 per metric ton. Pembatalan DMO 25% dan harga khusus US$ 70 per ton akan membebani keuangan PT PLN. Pasalnya, PLN akan kesulitan suplai dan harus membeli batu bara dengan harga pasar. Diperkirakan tambahan beban biaya PLN sebesar US$ 3,68 miliar, jika kebijakan DMO dihapus.


Reporter : Hendry Roris Sianturi

Editor : Bernadetta Febriana

Hendry Roris P. Sianturi
31-07-2018 15:06