Main Menu

Biaya Hedging Kemahalan Pengusaha Ogah Konversi Devisa Ekspor

Hendry Roris P. Sianturi
08-08-2018 22:28

Bongkar muat peti kemas di Pelabuhan (GATRA/Agriana Ali/yus4)

Jakarta, GATRA.com - Untuk menggenjot devisa dari hasil ekspor (DHE), pemerintah mengimbau eksportir melakukan konversi dolar ke rupiah. Pasalnya, sampai saat ini, rata-rata hanya 15% per bulan yang dikonversi dari total DHE yang masuk ke Indonesia.


Salah satu fasilitas yang dapat mendukung konversi US Dolar ke Rupiah adalah hedging (lindung nilai). Tanpa hedging, eksportir khawatir terhadap nilai dolar yang ditukar ke rupiah. Karena, jika membeli dolar lagi untuk kebutuhan industri, maka eksportir malah merugi.

Hanya saja, eksportir beranggapan biaya hedging masih kemahalan. Menurut Ketua Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia Benny Soetrisno, biaya hedging sebesar 4% masih memberatkan eksportir. “Masih mahal. 4% saja masih mahal, apalagi 5%,” katanya saat ditemui GATRA, di Hotel Millennium, Jakarta Pusat, Rabu (08/08).

Benny meminta agar proses dan syarat konversi dipermudah serta tarif swap maupun hedging dipermurah. Karena, kata Benny, jika eksportir membayar mahal akan menyebabkan perusahaan buntung. “Nanti pemerintah nggak dapat pajaknya. Sama saja. Kalau bank diuntungkan, perusahan dirugikan, nanti perusahaan bayar pajak kecil,” ujarnya.

Menurut Benny, selain insentif fiskal, pemerintah juga harus menurunkan tarif hedging untuk mendukung konversi dolar ke rupiah. “Itu kan sudah ada di perbankan, itu saja dipermudah dan dipermurah,” katanya.
Benny mencatat, eksportir anggota GPEI yang melakukan hedging baru 10%-15% yang berasal dari perusahaan dalam negeri. “Masih sedikit, baru 10%-15%. Sisanya belum tahu apa itu hedging dan gimana itu hedging,” ujarnya.

Menurut Benny, seharusnya perusahaan yang berbasis bahan baku impor dan padat karya, mendapat keringanan tarif hedging. Karena kebanyakan bahan baku produk, diimpor dan dibeli dengan dolar.

“Kalau eksportir berbahan baku sumber daya alam, yang dikasih Tuhan ke republik kita, kan itu hanya dicangkul-cangkul doang, itu harusnya yang diwajibkan. Kedua, semakin banyak perusahaan (eksportir) yang dibiayai dalam negeri, semakin diwajibkan dolarnya ke dalam negeri.” Ujarnya.

Wakil Presiden Direktur Pan Brothers, Anne Patricia Sutanto mengatakan, eksportir sektor garmen masih berkisar 40% - 50% yang melakukan konversi ke rupiah. Perusahaan menggunakannya untuk membayar upah buruh dan membeli beberapa bahan baku di dalam negeri. “Terutama pada saat menjelang THR malah lebih,” katanya.

Menurut Anne, perusahaan sektor garmen masih membutuhkan dolar yang tinggi. Karena untuk menghasilkan produk garmen, Pan Brothers harus mengimpor kapas. Belum lagi, perusahaanya masih bergantung pada harga minyak dunia. “Dan minyak dunia selalu US dolar oriented,” ujarnya.

Anne menilai, hedging merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan konversi ke rupiah demi meraup devisa. Hanya saja, sambungnya, mahalnya tarif hedging akan memberatkan korporasi. “Karena kita kalau hedge kan pasti ada biaya. Kalau kita bisa dibantu biaya hedging, why not? Kita juga mau kok. Short term,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan DHE yang masuk ke dalam negeri berkisar 80% hingga 81%. Tetapi dolar yang dikonversi menjadi rupiah hanya 15%. Sisanya, dalam hitungan hari bisa saja kembali lagi ke luar negeri.


Reporter: Hendry Roris Sianturi
Editor: Arief Prasetyo

Hendry Roris P. Sianturi
08-08-2018 22:28