Main Menu

Darmin Minta Peremajaan Sawit Rakyat Dipercepat

Sandika Prihatnala
10-08-2018 22:36

Menko Perekonomian, Darmin Nasution.(GATRA/Arif Koes/yus4)

Artikel Terkait

Jakarta, Gatra.com - Guna memudahkan masyarakat mendapat dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Menko Perekonomian Darmin Nasution minta PSR bisa dipercepat.

 

"Mestinyakan bisa 20 ribu hektar perbulan secara bergiliran di tiap provinsi," kata Darmin saat menerima perwakilan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) di kantornya di Jakarta.

Darmin menyebut, filosofi program PSR itu adalah menolong rakyat, bukan mempersulit rakyat untuk mendapatkan dana PSR. "Kalau persyaratan mereka belum lengkap, bantu mereka melengkapi, bukan menghambatnya atau meninggalkan mereka dari program ini," tegasnya.

Demi mempercepat pelaksanaan PSR tadi, Darmin kemudian mengajak Apkasindo untuk ikut aktif membantu semua petani yang ada, baik petani plasma maupun swadaya. Apkasindo juga diajak untuk ikut serta merumuskan langkah-langkah percepatan PSR bersama stakeholder lain.

Apa yang disampaikan oleh Darmin tadi langsung mendapat tanggapan positif dari Ketua DPW Apkasindo Riau, Gulat Medali Emas Manurung.

Dia menyebut bahwa Riau siap dan menyambut baik langkah-langkah yang dibikin oleh Darmin.  Apa yang diarahkan oleh Pak Darmin, menurutnya sudah sangat tepat karena memang sasaran utama PSR kan Petani Swadaya.

"Untuk mempercepatnya, Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit (BPDPKS) Dinas Perkebunan dan Apkasindo musti berkolaborasi," katanya melalui sambungan telepon tadi siang.

Sebenarnya kata Gulat, Riau sudah lebih dahulu menggagasi percepatan dan koloborasi itu. Beberapa hari lalu ia mengaku dihubungi Kabid Perkebunan Riau, Vera Virginia, untuk segera duduk bersama dan melakukan Kerjasama antara Disbun Riau dengan DPW Apkasindo Riau untuk Percepatan dan Pendampingan Petani Swadaya dalam mensukseskan Program PSR Nasional di Riau.

"Kita sudah siap, mudah-mudahan sebelum 17 Agustus sudah MoU, biar luas lahan petani di Riau yang di-PSR-kan tahun ini bisa lebih luas lagi dibanding tahun sebelumnya," harapnya.

Sementara mengani petani swadaya enggak mau ikut program PSR, Gulat langsung menampik. Masa replanting dengan subsidi 50% dan yang 50% lagi dikucurkan dari KUR dengan suku bunga rendah 7% Petani tidak mau ambil. Mungkin selama ini kurang komunikasi dan sosialisasi saja ke organisasi Petani, seperti SAMADE, ASPEK PIR dan APKASINDO sendiri. 

Dalam pertemuan dengan Darmin yang juga dihadiri tenaga Ahli Kemenko Maritim Prof JW Saputra itu, Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjend) Apkasindo, Rino Afrino, membeberkan panjang lebar soal hambatan dan kendala PSR.

Pertama, Apkasindo menyoroti lambatnya realisasi program PSR, sementara program ini adalah Program Strategis Nasional (PSN) yang sangat bermanfaat langsung bagi kesejahteraan petani sawit Indonesia.

"Regulasi yang dikeluarkan oleh Dirjen Perkebunan sangat rumit dan alur birokrasi yang sangat panjang. Belum lagi antara Dinas Perkebunan provinsi, kabupaten dan kota masih kaku mengimplentasikan aturan PSR yang ujung-ujungnya makin membingungkan Petani.Sosialisasi ke level petani sawit sangat minim. Coba saja ditanya ke petani sawit di lapangan, mereka akan terkejut kalau ternyata Presiden Jokowi sudah sangat memperhatikan Petani Sawit melalui Program PSR ini," katanya.

Rino kemudian meminta supaya regulasi rumit dan panjang tadi dirubah. Saat merubah aturan itu, masukan dari wakil pelaku usaha perkebunan (petani dan pengusaha) musti dipertimbangkan.

"Apkasindo mengusulkan agar dibentuk tim percepatan replanting yang beranggotakan multistakeholder; pemerintah pusat & daerah, BPDPKS, Apkasindo, Gapki, akademisi, produsen benih, BPN dan perbankan," katanya.

Rino kemudian mengingatkan bahwa roh PSR Nasional ini adalah Petani Swadaya/Mandiri,"Lantaran itu kedepan, Petani Swadaya/Mandiri musti diprioritaskan sebagai peserta PSR Nasional. Memang, Petani Swadaya banyak kendala, seperti lahan tidak satu hamparan, surat hak alas tanah belum final, belum masuk dalam lembaga petani (Kelompok Tani/KUD) dan lahan banyak yang masuk dalam kawasan hutan. Walau begitu, bukan berarti mereka diabaikan, menurut saya tugas pemerintah termasuk tugas Apkasindo lah mengatasi ini. Jangan kita cari yang gampangnya saja," kata Rino.

Persoalan lain kata Rino, aspek Sarana dan Prasarana (seperti bantuan pupuk, pengerasan jalan menuju kebun petani sawit) dan perbaikan sistem tataniaga Tandan Buah Segar (TBS) yang sampai saat ini program itu belum berjalan. "Sangat disayangkan, anggaran sudah ada namun program tidak bisa di jalankan," katanya.

Rino berharap ketiga aspek yang diistilahkan segitiga PSR (replanting, Sapras dan Tataniaga) itu, harus berjalan serentak dan seiring. "Enggak lucu kalau produksi sudah naik karena replanting, tapi TBS tidak bisa terangkut karena jalan rusak, lantaran lambat terangkut, sampai di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) harga TBS jatuh karena kualitas TBS menurun lantaran kelamaan tiba di PKS," ujarnya. 


Reporter : Abdul Aziz

Editor : Sandika Prihatnala

Sandika Prihatnala
10-08-2018 22:36