Main Menu

Paket Kebijakan OJK Untuk Memperkuat Ekspor

Sandika Prihatnala
15-08-2018 18:16

Komisioner OJK Wimboh Santoso. (Dok.OJK Indonesia/RT)

Jakarta, Gatra.com - Guna mendorong ekspor dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan paket Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan. Langkah ini merupakan bagian dari rencana kerja OJK yang disiapkan sesuai dengan tugas dan fungsi OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

 

Komisioner OJK Wimboh Santoso menyebut, arah kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kredit dan pembiayaan di sektor produktif sehingga meningkatkan multiplier effect terhadap pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja serta mendorong ekspor.

"Kebijakan OJK tidak hanya melalui penyesuaian ketentuan, namun juga dapat dilakukan dalam bentuk mendorong sinergi antar Kementerian dan Lembaga terkait, di antaranya melalui program bank wakaf mikro, BUMDes dan KUR klaster," kata Wimboh kepada wartawan di Gedung Radius Prawiro, Komplek BI, Rabu (15/08). 

Selanjutnya, Wimboh menegaskan bahwa indikator makro ekonomi nasional nasih kondusif dengan stabilitas sektor jasa keuangan dan likuiditas di pasar keuangan yang masih terjaga. Demikian pula indikator Protokol Manajemen Krisis di sektor jasa keuangan berada pada level normal, dengan permodalan dan likuiditas lembaga jasa keuangan yang masih memadai dengan tingkat resiko yang terjaga. "Pertumbuhan ekonomi nasional cukup solid didukung oleh laju konsumsi yang cukup baik," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, OJK dan Bank Indonesia (BI) akan terus melakukan kordinasi dan sinergi kebijakan. Terlebih, menurutnya, masih terdapat ruang yang cukup dalam koridor kehati-hatian untuk melaksanakan beberapa kebijakan yang diutamakan yang akan mendorong ekspor dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas industri jasa keuangan nasional.

Adapun kebijakan OJK guna mendorong ekspor dan industri prnghasil devisa di antaranya; memberikan insentif bagi lembaga  jasa keuangan untuk menyalurkan pembiayaan ke industri yang berorientasi ekspor, industri penghasil barang subsitusi impor dan industri pariwisata, melalui penyesuaian ketentuan prudensial seperti: ATMR, BMPK, penyedian modal inti dan kualitas aktiva.

Kedua, ujarnya, merevitalisasi peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melalui refocusing peran LPEI agar lebih fokus pada pembiayaan industri berorientasi ekspor, meningkatkan peran LPEI dalam penyedia  instrumen hedging untuk transaksi ekspor dan penyedia reasuransi untuk asuransi terkait ekspor.

Ketiga, menurutnya, memfasilitasi penyedian sumber pembiayaan dari pasar modal untuk pengembangan 10 kawasab strategis pariwisata nasional di luar Bali. Selain itu, memfasilitasi KUR klaster untuk pengembangan UMKM di sektor pariwisata bekerja sama dengan Kementerian Kordinator Perekonomian.


Reporter : MEF

Editor : Sandika Prihatnala

Sandika Prihatnala
15-08-2018 18:16