Main Menu

CITA : RAPBN 2019 Membangun Politik Anggaran Humanis  

Sandika Prihatnala
20-08-2018 12:17

Yustinus Prastowo (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/yus4)

 

Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, Ke depan, banyak tantangan makroekonomi yang akan dihadapi Indonesia. Antara lain, adanya Normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat masih menjadi ancaman bagi Rupiah. Untuk itu, menurutnya RAPBN 2019 haruslah realistis dan solutif terhadap berbagai tantangan.


Tantangan global yang sudah didepan mata antara lain kenaikan harga minyak dan ancaman perang dagang akan menambah beban defisit berjalan. Untuk itu, dalam RAPBN 2019 pemerintah perlu menyusun anggaran yang mampu mendorong stabilitas rupiah yang tidak hanya menjaga defisit APBN, namun juga menciptakan optimisme ekonomi di masa mendatang. Di sisi lain, perlu melanjutkan kebijakan “pro poor” yang selama ini mampu mengurangi kemiskinan maupun kesenjangan secara efektif.

"Lugasnya, kita harus terus waspada atas dinamika ekonomi yang terjadi," katanya kepada GATRA melalui pesan tertulis, Senin (20/08).

Indikator ekonomi makro  RAPBN 2019 yang disampaikan Presiden Jokowi di gedung DPR/MPR menurutnya cukup realistis, moderat, dan mengakui tantangan. Sebagaimana diketahui, pada RAPBN 2019 pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi 5,3%, inflasi 3,5%, nilai tukar Rp 14.400, suku bunga SPN 5,3%, harga minyak USD 70/barrel, lifting minyak 750 ribu barrel/hari. 

APBN juga semakin sehat dengan target defisit membaik dari 2,59% (2015) menjadi 1,84% (2019) dan keseimbangan primer dari (Rp 142,5 triliun) pada 2015 menjadi (Rp 21,7 triliun) di 2019. Pendapatan negara dipatok Rp 2,142 triliun terdiri dari pendapatan perpajakan Rp 1,781 triliun. Belanja Pusat Rp 1.607,3 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp 832,3 triliun atau naik 9% dari Rp 763,6 triliun (2018). 

Peran APBN dalam menghadapi tantangan ekonomi juga terlihat dari sisi pengeluaran. Untuk mendorong ekspor, ia melihat, RAPBN 2019 memprioritaskan untuk percepatan dan perbaikan kualitas infrastruktur terutama yang mampu meningkatkan konektivitas wilayah-wilayah di Indonesia. Sehingga, wajar bila belanja infrastruktur mencapai Rp 420,5 triliun, meningkat dari Rp 410,4 triliun (2018). Dengan begitu, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dalam mendorong perekonomian, Pemerintah melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja prioritas dalam APBN 2019.  

"Hal ini dilakukan dengan menghemat belanja barang untuk penguatan belanja produktif yang memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap perekonomian," ujarnya.

Selanjutnya, melalui RAPBN 2019 pemerintah melanjutkan kebijakan yang “pro poor”. Dalam RAPBN 2019, warna keberpihakan pemerintah terhadap pentingnya pembangunan manusia (visi humanistik) terlihat jelas. Misalnya, melalui program Indonesia Pintar, sebanyak 20,1 juta siswa menjadi penerima Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah, dan penguatan pendidikan vokasi.

Untuk pendidikan vokasi, alokasi belanja mencapai Rp 17,2 triliun atau 4 kali lipat dibanding anggaran 2014, dan tax expenditure untuk pendidikan vokasi mencapai Rp 18 triliun.  Beasiswa bidik misi menyasar 471,8 ribu mahasiswa ditambah program LPDP untuk jenjang lebih tinggi.

Selain itu, menurutnya, pemerintah juga memberikan jaminan perlindungan sosial khususnya bagi 40% penduduk termiskin sebesar Rp 381 triliun atau naik 31,9% dari outlook 2018 sebesar Rp 287 triliun. Dalam RAPBN 2019 Pemerintah menargetkan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN menuju ke 96,8 juta jiwa. 

Sehingga, ia menilai,  dalam RAPBN 2019 pemerintah memperkuat Program Keluarga Harapan serta meningkatan jumlah sasaran Bantuan Pangan non-tunai. "Pemberian insentif bagi usaha kecil juga diberikan dalam bentuk insentif pajak berupa tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% serta fasilitas kredit usaha rakyat," tambahnya. 

Lebih lanjut, ujar Yustinus, untuk pertama kalinya Pendapatan Negara ditargetkan tembus dari Rp2.000 triliun. Namun, menurutnya, optimisme ini dibangun di atas target-target realistis dalam APBN agar defisit APBN tetap terjaga, sehingga memberi pondasi yang cukup baik untuk kesinambungan pembangunan. 

Ia menambahkan, peranan penerimaan perpajakan dalam APBN juga semakin signifikan, yaitu naik dari 74% di tahun 2014 menjadi 83,1% pada 2019. Penerimaan perpajakan dipatok Rp 1.781 triliun dengan rincian penerimaan pajak Rp 1.572,4 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 208,6 triliun. Sedangkan penerimaan PNBP sebesar Rp 361,1 triliun.

Karena itu, ia melihat, dalam RAPBN 2019, narasi kebijakan juga lebih jelas, rinci, dan terukur. Paradigma menjaga keseimbangan peran pajak antara budgetair (mengisi kas negara) dan regulerend (instrumen kebijakan) semakin jelas. Target penerimaan pajak hanya naik 15,39% - 16,68% dari proyeksinya atas realisasi penerimaan pajak pada APBN 2018, yakni 94,6%-95,6% dari target tanpa melakukan perubahan APBN. 

Sehingga, ia menilai, target ini lebih realistis melihat kemajuan reformasi perpajakan yang berjalan telah memberikan hasil positif bagi kinerja DJP, termasuk peningkatan kepatuhan pajak pasca amnesti, perbaikan kualitas pelayanan, pemeriksaan yang lebih kredibel dan fair, pemanfaatan informasi/data keuangan dari Automatic Exchange of Information (AEoI) serta insentif yang lebih terukur dan tepat sasaran. 

Meski begitu, perlu fokus dan prioritas yang lebih baik agar harapan masyarakat akan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel dapat segera tercapai. Kepastian revisi UU Perpajakan (UU KUP, UU PPh, dan UU PPN) perlu disampaikan, termasuk penurunan tarif pajak, simplifikasi administrasi dan sengketa, transformasi kelembagaan menjadi badan  semi-otonom, dan perlindungan hukum bagi fiskus.

Selain pajak, lanjutnya, target penerimaan negara lain seperti cukai juga dipatok secara realistis. Jika dibandingkan dengan outlook 2018, kenaikan target penerimaan cukai naik sebesar 6,5%. "Pemerintah tinggal konsisten menjalankan kebijakan eksisting seperti PMK-146/2017, agar hasilnya lebih optimal dan menjamin kepastian usaha," imbuhnya.

Terlebih, menurutnya, kebijakan kepabeanan juga semakin menunjukkan keseimbangan peran, antara revenue collection dan trade facilitator, industrial assistance, community protector melalui kemudahan layanan, simplifikasi administrasi, perbaikan dwelling time, optimalisasi Pusat Logistik Berikat, dan penerbitan importir berisiko tinggi.

Ia optimis, lahirnya UU PNBP yang baru juga akan berdampak signifikan untuk meningkatkan pendapatan negara karena adanya kepastian hukum, simplifikasi administrasi, transparansi pemungutan, dan akuntabilitas pengelolaan. 


Reporter : MEF

Editor : Sandika Prihatnala

Sandika Prihatnala
20-08-2018 12:17