Main Menu

Upaya Menambal Defisit Transaksi Berjalan

Muchammad Egi Fadliansyah
24-08-2018 14:38

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (GATRA/Eva Agriana Ali/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Pemerintah terus berupaya merapatkan barisan dengan langkah-langkah kordinasi antar Kementerian terkait dan Bank Indonesia guna menjaga defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) tidak semakin jauh

 

“Seperti yang sudah diumumkan sebelumnya untuk proyek-proyek infrastruktur pemerintah terutama yang masuk dalam proyek strategis nasional.  Maka, untuk mereka yang belum melakukan financial closing, akan dilakukan review secara sangat detail oleh Kemenko perekonomian bersama Kementerian terkait lainnya,” kata Sri Mulyani, di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat (24/08).

Karena itu, kata Sri Mulyani, pemerintah akan memastikan program seperti TKDN dapat dilaksanakan secara konsisten. Tujuannya, agar mengurangi terhadap kebutuhan barang impor. Selain itu, ia menambahkan, program B20 diharapkan sudah dapat dimulai 1 September bulan depan. Menurutnya, penerapan B20 dapat menghemat devisa impor dari BBM sekitar U$D 2-3 Billion. “Ini baru untuk tahun 2018 saja, kalo B20 ini berjalan,” ucapnya.

Selanjutnya, untuk memperbaiki defisit neraca pembayaran, Sri Mulyani bilang, pemerintah akan mengindentifikasi barang-barang impor yang terkena Pph 22. Terlebih, menurutnya, saat ini pemerintah telah memiliki peta yang jelas mengenai barang-barang impor. “Ada sekitar 900 barang konsumsi impor yang kita sedang review bersama Mendag dan Menperin. Dan nanti kita lihat kapasitas industri dalam negeri untuk memenuhinya,” jelasnya.

Tujuannya, lanjut Sri Mulyani, review 900 barang impor ini, agar barang dalam negeri terutama barang yang diproduksi oleh UMKM dapat bersaing. Nah, untuk mereview 900 barang impor tersebut, Kemenkeu menggunakan tools pph 22. “Nah, tools yang kita gunakan adalah pph 22 impor. Yang dalam hal ini bisa terkena tarif, saat ini bervariasi antara 2,5 % sampe 7,5%. Dan pph 22 ini bisa dikreditkan untuk pembayaran pph, namun cukup efektif diharapkan untuk bisa mengendalikan impor dalam jangka pendek,” imbuhnya.

Dengan begitu, ia melanjutkan, saat ini pemerintah sedang melakukan kajian kebijakan yang lebih mendalam terkait dampak pembatasan 900 barang konsumtif impor. Karena itu, menurutnya, pemerintah terus melakukan kordinasi pada Kementerian/Lembaga terkait agar dapat fokus menjaga momentum. Di sisi lain, pemerintah juga menjaga stabilitas ekonomi.

“Ini diharapkan pada masyarakat tercipta suatu ketenangan, sehingga kita bisa terus meningkat upaya-upaya pembangunan yang sudah berlangsung selama ini,” pungkasnya. 


Reporter : MEF

Editor : Sandika Prihatnala
 

Muchammad Egi Fadliansyah
24-08-2018 14:38