Main Menu

Staf Khusus Presiden Tegaskan Pemerintah Tidak Stop Impor, Tapi Dikendalikan

Hendry Roris P. Sianturi
27-08-2018 17:07

Ilustras - Beras impor (Dok. GATRA/Dharma Wijayanto/FT02)

Artikel Terkait

Jakarta, Gatra.com - Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika menegaskan, pemerintah tidak akan menghentikan impor melainkan mengendalikan suplai dan penggunaannya di Indonesia. Caranya dengan mengalihkan penggunaan komoditas impor ke domestik dan peningkatan pajak ataupun tarif bea masuk.


“Sebenarnya pemerintah tidak dalam posisi menghentikan impor. Namun, memberikan pilihan kepada pelaku sektor swasta tadi itu, ada beberapa produksi yang sebetulnya bisa diperoleh dari dalam negeri. Jadi, keputusan bukan tidak boleh diimpor, bukan itu,” kata Erani kepada Gatra di Komplek Istana Negara, Senin (27/08).

Erani menyebutkan, Presiden Joko Widodo telah menekankan kepada menteri terkait untuk memperkuat pondasi produksi dalam negeri. “Jadi jangan semuanya, kita melakukan impor. Silakan itu disisir, dan tidak mengganggu proses perencanaan yang sudah dibikin oleh perusahaan-perusahaan tadi,” ujarnya.

Erani mengklaim komoditas domestik bisa berjaya di dalam negeri karena Indonesia memiliki potensi pasar yang besar dan terus bertumbuh. ”Daripada impor, kenapa nggak kita yang melakukan. Sumber daya ekonomi yang ada di domestik itu didukung. Jangan tergantung terus pada impor. Padahal kita mampu sebenarnya. Itu sikap dasar Presiden,” katanya.

Menurut Erani salah satu dampak yang terjadi jika kran impor ditutup secara masif, maka berpotensi menciptakan perang dagang dengan negara asal impor. “Pastilah. Kita nggak akan mengambil pilihan itu. Tetapi kita memastikan bahwa pilihan-pilihan yang semula itu diimpor, ada di domsetik. Sehingga pilihan-pilihan itu tersedia di masyarakat,” ujarnya.

Erani mengatakan, semua negara memiliki keinginan yang sama yaitu memperbesar ekspor dan mengurangi impor. Agar, neraca perdagangan surplus. “Caranya berbeda-beda. Tapi kita nggak akan menempuh, misalkan kebijakan, dilarang ini, dilarang ini. Nggak akan dilakukan itu. Tetapi dengan memproduksi apa yang dibutuhkan di dalam negeri,” katanya.

Saat ini pemerintah masih mengkaji pengendalian impor untuk 900 komoditas. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, komoditas tersebut sebagian besar adalah berjenis konsumsi. Adapun opsi instrumen untuk mengendalikan impor, di antaranya melalui perpajakan atau peningkatan tarif bea masuk. Pemerintah meyakini, dengan adanya pengendalian impor komoditas, defisit neraca transaksi berjalan bisa turun tahun ini.


Reporter: Hendry Roris Sianturi
Editor: Arief Prasetyo

Hendry Roris P. Sianturi
27-08-2018 17:07