Main Menu

Tolak Rencana Pemutihan Tunggakan Utang Pelaku Usaha Minerba

Birny Birdieni
28-08-2018 15:42

Ilustrasi.(Shutterstock/re1)

Jakarta, Gatra.com- Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar menilai rencana Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang akan melakukan pemutihan bagi ratusan perusahaan tambang penunggak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor mineral dan batubara (minerba) sebuah kemunduran dari upaya reformasi tata kelola sektor minerba. Ia pun mendesak pemerintah membuka daftar perusahaan-perusahaan itu kepada publik, terutama terkait Kepemilikan dan jenis tunggakan yang belum dilunasi.

 

Seperti diketahui, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minerba membuka opsi pemutihan bagi tunggakan PNBP milik perusahaan pemilik izin tambang yang sulit tertagih. Per Agustus 2018, total tunggakan yang berisiko macet mencapai Rp2,1 trilyun. Jumlah penunggak mencapai ribuan perusahaan. Kebanyakan diantaranya adalah pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang skalanya lebih kecil. Angka tersebut merupakan bagian dari total tunggakan PNBP sektor pertambangan yang tahun ini sebesar Rp 5 trilyun.

Melky menyebut pemerintah seharusnya memberlakukan sanksi tegas dan menyerahkannya kepada proses hukum.
“Pemerintah mestinya segera melakukan langkah penegakan hukum yang tegas, mencabut izin operasi perusahaan bersangkutan, bukan malah membuka opsi yang tidak masuk akal, penghapusan tunggakan,” tegasnya dalam rilis yang diterima Gatra.com, Selasa (28/8).

Bahkan Melky menilai opsi penghapusan tunggakan pertambangan itu menunjukkan bahwa secara langsung posisi negara yang tidak serius melakukan langkah penegakan hukum kepada perusahaan-perusahaan membangkang dan tidak menyetor kewajiban. “Bahkan ada kesan opsi ini diambil sebagai ruang kompromi untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang koruptif,” tandasnya.

Peneliti Auriga, Iqbal Damanik menambahkan bahwa pemerintah sudah seharusnya bersikap lebih tegas dan berani. Sehingga tidak ada alasan bagi Kementerian ESDM untuk melakukan kebijakan pemutihan. Bahkan inisiatif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program Koordinasi dan Supervisi Sektor Minerba sejak 2012 lalu juga telah menegaskan dalam rekomendasinya untuk menagih semua temuan tunggakan piutang tersebut.

Ketimbang memutihkan, Iqbal menilai bahwa saat ini adalah waktu yang tepat dalam memperkuat sinergi lintas kementerian dan sektor antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan Kemenkumham serta aparat penegak hukum dalam meningkatkan reformasi tata kelola minerba. “Pemerintah juga perlu memikirkan mekanisme disinsentif lain agar pelaku usaha pertambangan minerba yang tidak patuh agar tidak lagi diberikan fasilitas pelayanan dan perpanjangan izin apapun,” tegas Iqbal.

Adapun peneliti Centre for Energy Research Asia (CERA), Agung Budiono menegaskan bahwa apabila tunggakan tidak tertagih, izin tambang harus dicabut. Pencabutan izin ini juga harus dilakukan ke seluruh perusahaan dengan penerima manfaat yang sama untuk menghindari sekedar perubahan nama.

“Hal ini senada dengan payung hukum tentang beneficial ownership (penerima manfaat utama) sehingga dapat dikejar siapa pemilik dan penerima manfaat utamanya. Selain itu, Ditjen Pajak juga memungkinkan menelusuri dari aspek pajak dari si beneficial ownership dari perusahaan tambang yang menunggak,” tegas Agung.

Tidak hanya itu, dalam upaya memberikan efek jera, Pengkampanye Energi dan Urban WALHI Eknas, Dwi Sawung mengusulkan, Kementerian ESDM memberlakukan daftar hitam (blacklist) bagi para pelaku usaha minerba yang menunggak tersebut. Data blacklist juga dapat dikoordinasikan dengan instansi lain yang memiliki keterkaitan dengan industri minerba termasuk pembekuan rekening perusahaan dan pengurus perusahaan. "Penahanan (gijzeling) jika diperlukan harus dilakukan agar tunggakan dibayar,” ujarnya.

 


Editor : Birny Birdieni

Birny Birdieni
28-08-2018 15:42