Main Menu

Rencana Pengendalian Impor, Faisal Basri: Pemerintah Jangan Defensif, Harus Ofensif

Mukhlison Sri Widodo
30-08-2018 05:22

Faisal Basri (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/re1)

Jakarta, Gatra.com, -  Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri meminta Pemerintah tidak pasif terkait perkembangan perekonomian saat ini yang membuat nilai tukar rupiah melemah.


 
Ia menyarankan agar pemerintah dapat mendorong produktivitas dan memperluas pasar industri Indonesia ke manca negara. 
 
“Gak bakal menang kita kalau defensif terus. (Pemerintah) larang ini, larang itu. Nah, strategi kita harus ofensif. Kita (ekspor) ke Afrika dan ke Asia Selatan yang pasarnya sangat besar,” uangkapnya dalam acara Kongkow Bisnis Live di Restoran Gado-gado Boplo, Jakarta pusat pada Selasa (29/08). 
 
Pendapat Faisal ini menanggapi rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang akan mengambil langkah drastis dan tegas dalam pengendalian impor.
 
Hal tersebut dikarenakan kondisi neraca pembayaran negara yang kurang baik. Untuk itu terdapat sekitar 900an barang konsumsi dan bahan baku yang akan dikendalikan impornya. 
 
Faisal menambahkan, bahwa semestinya pemerintah fokus untuk menyelesaikan sumber permasalahan terlebih dahulu.
 
Salah satunya sektor penghasil barang diantaranya industri, pertanian, dan pertambangan yang semestinya menjadi ujung tombak ekspor, pertumbuhannya hanya 3,2%. 
 
Sementara, Rachmat Hidayat selaku Wakil Ketua GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia) Bidang Kebijakan Publik mengungkapkan terdapat beberapa bahan baku yang masih memerlukan import seperti gula, garam, dan kedelai karena produksi dalam negeri masih belum dapat memenuhi kebutuhan industri.
 
Jika import bahan-bahan tersebut diberhentikan, dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan bahan baku. 
 
Di samping itu, mungkin pemerintah juga akan mengendalikan import barang jadi, “Nah pengendaliannya juga tidak bisa big banned total. Karena kita kan sudah terikat kesepakatan dengan negara-negara lain dalam perdagangan internasional.,” katanya. 
 
Menanggapi berbagai pernyataan tersebut, Adriyanto selaku Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk mengurangi barang import, melainkan meninjau kembali. 
 
“Salah satunya dengan melihat kembali barang-barang konsumsi, khususnya yang memiliki peluang untuk kita sesuaikan kembali baik dari sisi PPh nya,” paparnya
Namun ia menekankan bahwa kebijakan ini berserta jenis-jenis barang, dan tarif importnya yang akan dikendalikan masih dalam proses kajian oleh BKF, dan berdiskusi dengan pihak industri. Rencananya ini akan diumumkan pada September mendatang. 


Reporter : CH
Editor : Mukhlison
 

Mukhlison Sri Widodo
30-08-2018 05:22