Main Menu

Penerapan Biodiesel B20 Bisa Menurunkan Produksi Tambang

Hendry Roris P. Sianturi
31-08-2018 00:12

Seorang petugas memelakukan uji emisi kendaraan yang menggunakan biosolar di SPBU (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Pemerintah mewajibkan penggunaan Biodiesel B20 per 1 September 2018. Pemerintah akan memberikan sanksi sebesar Rp6.000 per liter kepada badan usaha yang tidak menyalurkan maupun menggunakan B20.

 

Sekretaris perusahaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, Achmad Maulizal meyakini Biodiesel B20 tidak akan menimbulkan gangguan pada mesin kendaraan, seperti terjadinya penyumbatan pada saringan bahan bakar. “Bahan bakar dengan campuran 20 persen biodiesel bukan merupakan hal baru bagi masyarakat di Indonesia,” katanya di Jakarta.

Meski demikian, sejumlah pelaku industri sektor pertambangan resah. Menurut mereka, kebijakan ini merugikan bisnis tambang karena mengganggu kinerja alat-alat berat. Seorang pimpinan perusahaan tambang yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa kebijakan ini akan menurunkan target produksi tambang. “Karena (menyebabkan) low power. Target produksi bisa menurun 3%-5%,” katanya kepada Gatra.

Untuk mengejar target, pihak industri tentu saja akan meningkatkan biaya operasionalnya, yang mempengaruhi keuangan korporasi sektor tambang. “Masa, mau pakai minyak sayur. (Biaya) operasionalnya bisa bertambah. Dampaknya bisa ke kontraktor dan pemilik (tambang),” ujarnya.

Pengusaha tambang tadi menilai terminal untuk pencampur minyak sawit atau Fatty Acid Methyl Ether (FAME) dengan solar juga belum siap. “Masa, kami yang mencampur,” kata sumber Gatra tersebut.

Belum lagi, penggunaan B20 akan menyebabkan kerusakan mesin karena tidak cocok dengan kendaraan alat berat. Akibatnya, kegiatan tambang terganggu karena penggunaan bahan bakar solar dengan campuran minyak kelapa sawit 20%.

Sebelumnya, Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengatakan, penggunaan biodiesel dapat menghemat devisa mencapai US$ 21 per hari. Oleh karena itu, Jokowi menginstruksikan kabinetnya, untuk mempercepat pelaksanaan mandatori biodiesel.

“Mengapa kita perlu melakukan percepatan penggunaan biodiesel dan energi baru terbarukan, karena saat ini penggunaan energi fosil masih sangat dominan dari bauran energi nasional. Sedangkan pemanfaatan energi baru terbarukan masih sangat kecil,” ujar Jokowi ketika membuka Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jumat (20/7) lalu.




Reporter: Hendry Roris Sianturi
Editor: Flora L.Y. Barus

 

 

Hendry Roris P. Sianturi
31-08-2018 00:12