Main Menu

HIPMI: Pengusaha Sedang tertekan, Jangan Dibebani Pajak

Hidayat Adhiningrat P.
06-09-2018 15:56

Ilustrasi Nilai Tukar Rupiah. (GATRA/Eva Agriana Ali/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Hari ini kondisi kurs rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) makin tergerus dan mengkhawatirkan karena jatuh pada level terendah nyaris menyentuh Rp15.000/US$.

 

Ketua BPP HIPMI (Himpunan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), Anggawira mengungkapkan, status perekonomian Indonesia saat ini sudah masuk "lampu kuning" atau harus berhati-hati. Indonesia masuk list sebagai Negara yang rentan terhadap krisis sehingga perlu adanya solidaritas untuk menghadapinya.

“Ya, saat ini perekonomian Indonesia lampu kuning. Kita jangan menyalahkan pemerintah atau pihak manapun terkait persoalan ini. Kita perlu solidaritas hadapi itu,” ungkap Ketua Umum Perjakbi (Pengusaha Jasa Kantor Bersama dan Inkubasi Usaha) itu, Kamis (6/9).

Beberapa indikator ekonomi makro Indonesia masih negatif, misalnya defisit neraca transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, dan defisit APBN serta masih negatifnya keseimbangan primer dari hasil analisa bloomberg menyatakan bahwa Indonesia cukup rentan terkena krisis.

“Krisis tidak hanya diakibatkan oleh faktor eksternal. Namun, sektor internal seperti fundamental kita yang tidak kuat ini juga memicu hal tersebut. Fundamental yang tidak kuat karena semua indikator kita masih negatif. Jika fundamental kuat, semua indikator mengarah positif hal ini tak akan terjadi,” katanya.

Anggawira menyarankan pemerintah dan pengusaha untuk bekerjasama dengan tidak membebankan pajak bagi mereka. Menurutnya, pengusaha saat ini sedang tertekan karena dolar AS sedang meroket.

"Ya, saya juga seorang pengusaha. Saya bisa merasakan jika rekan-rekan saya banyak yang mengeluh karena ditekan pajak. Dalam keadaan sulit begini ditekan sama pajak," kata Anggawira.

Lebih lanjut, Anggawira mengatakan, bahwa seharusnya pemerintah dan pengusaha bersama-sama saling membantu satu sama lain.

"Ya, kita mestinya sama-sama bahu-membahu. Pengusaha bantu pemerintah, pemerintah bantu dunia usaha jangan saling membebani. Dalam kondisi seperti ini jika dihantam pajak, maka akan ada PHK. Jika ada PHK, rakyat yang akan kena dampaknya," tutupnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Bloomberg Negara yang menempati No. 1, 2 dan 4 yaitu Turki, Argentina dan Afrika sudah terkena krisis. Sedangkan Indonesia menempati posisi ke 6 sebagai Negara terentan akan krisis dari variabel-variabel ekonomi.


Hidayat Adhiningrat P

Hidayat Adhiningrat P.
06-09-2018 15:56