Main Menu

7 Alasan Mengapa Krisis 1998 Tak Kan Terulang

Mukhlison Sri Widodo
09-09-2018 10:47

Antrian masyarakat untuk mengambil uang tunai di ATM pada krisis moneter 1998.(Reuters/re1)

Jakarta, Gatra.com - Beberapa bulan ini nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan tajam. Bahkan pekan lalu banyak yang dag dig dug karena rupiah hampir bertengger di nilai psikologis Rp 15 ribu per US$1. 

 

Kejatuhan rupiah, juga mengingatkan orang pada krisis ekonomi tahun 1998 yang juga ditandai dengan terjungkalnya rupiah, yang berujung pada lengsernya Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun. 

Indonesia sudah beberapa kali mengalami guncangan dalam perekonomian nasional, selain tahun 1998 juga terjadi pada 2008. Kini, guncangan terhadap stabilitas ekonomi dalam negeri mulai terasa kembali. Tapi apakah krisis konomi 1998 akan terulang? 

Para ekonom menyatakan situasi sekarang berbeda dengan situasi ekonomi dua dekade lalu. Ada beberapa alasan, mengapa krisis 1998 tidak akan terulang 

1. Nilai inflasi 

Pada 1998, inflasi mencapai 78%, akibat rupiah melemah memicu rush, atau penarikan dana dari perbankan mendorong BI mencetak uang dalam jumlah besar. Saat ini inflasi year on year sebesar hanya sebesar 7,15 persen, jauh dibanding pada 1998.

2. Tingkat suku bunga deposito 

Pada tahun 1998, suku bunga deposito mencapai 60% hingga 70% sehingga bunga deposito lebih tinggi dari bunga kredit yang hanya 24%. Ini memicu beberapa bank besar bangkrut karena terjadi negatif spread

Situasi ini berbeda dengan sekarang karena kesehatan perbankan nasional selalu dimonitor oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga bila ada bank yang sakit langsung diatasi dengan cepat. 

3. Independensi otoritas moneter 

Sebelum krisis pada 20 tahun lalu, bank sentral Indonesia tidak independen. Indonesia tidak memiliki apa yang disebut institusi pengawas sektor keuangan yang independen, "sehingga bisa memicu penyelewengan atau tata kelola yang buruk, dan bisa terjadi secara luas," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Saat ini kebijakan pemerintah diimbangi dengan pengawasan Bank Indonesia (BI) yang independen dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi lembaga pengawas sektor keuangan independen.

Kini BI menjadi otoritas moneter yang memiliki tugas menjaga stabilitas nilai tukar rupiah maupun inflasi. BI memiliki bauran kebijakan yang pada saat krisis ekonomi 1998 tidak ada, begitu juga dengan OJK.

4. Tata kelola keuangan

Perusahaan-perusahaan jasa keuangan di Indonesia juga makin transparan, banyak institusi sektor ini yang sudah listed company, mereka melakukan publikasi dari keseluruhan neracanya. 

Hal yang sama juga dilakukan pemerintah dalam mengelola APBN. Saat ini pemerintah menganut defisit anggaran yang tercatat secara transparan. Sedangkan pada saat krisis ekonomi, defisit APBN tidak bisa diketahui.

5. Fundamental perekonomian 

Kekuatan ekonomi Indonesia saat ini sangat berbeda dengan fundamental perekonomian Indonesia 20 tahun lalu. Ketika itu, krisis di Indonesia diawali oleh krisis mata uang Thailand bath dan ditambah buruk dengan pengelolaan utang luar negeri swasta yang tidak hati-hati lantaran sebagian utang tersebut tidak mendapatkan lindung nilai.

Sekarang, pengelolaan utang luar negeri swasta cenderung lebih berhati-hati dimana BI juga sudah mewajibkan transaksi lindung nilai bagi korporasi dalam rangka mengelola risiko nilai tukar.

6. Cadangan devisa dan peringkat surat utang 

Cadangan devisa Indonesia pada tahun 1998 US$ 23,61 miliar, sedangkan pada 2018 mencapai US$ 118,3 miliar 

Sementara surat utang pemerintah 20 tahun silam dinilai junk yang artinya di bawah layak investasi dan kualitasnya jelek. Sementara pada 2018, peringkat surat utang pemerintah adalah BBB dengan outlook stabil atau layak investasi (investment grade).

7. Stabilitas Politik 

Situasi politik pada 1998 sangat tidak stabil dan sebagian besar orang menginginkan adanya pergantian presiden. Sekarang, memang ada dorongan untuk pergantian presiden, "namun setidaknya itu dilakukan dengan cara demokratis pada 2019," kata Tony Prasetiantono, ekonom dari UGM. 


Mukhlison

Mukhlison Sri Widodo
09-09-2018 10:47