Main Menu

Kemenkop Akan Gelar Insyaf 2018

didi
12-09-2018 06:13

Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo. (Dok.LPDB-KUMKM/RT)

Jakarta, Gatra.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) -- melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB – KUMKM) -- kembali menyelenggarakan gelaran Indonesia Syariah Fair (Insyaf) tanggal 27-29 November 2018. Gelaran tersebut rencananya akan dibuka Presiden Joko Widodo.

"Kegiatan Insyaf 2018 diharapkan menjadi akselerator dalam pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) di Indonesia," kata Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo dalam keterangannya, Rabu (12/9).

Braman menjanjikan pameran menghadirkan keindahan dan kreativitas juga bersifat mendidik, sehingga para peserta maupun pengunjung memperoleh manfaat dalam pengetahuan, pemasaran, permodalan, teknologi maupun kelembagaan serta jejaring dalam ekonomi syariah dan produk halal.

Kgiatan ini menurutnya akan menampilkan berbagai produk pembiayaan syariah dan produk-produk halal, karena syariah tidak dapat terlepas dari halal.

"Harapannya kegiatan kali ini akan menjadi rujukan atau tempat bertemunya berbagai pihak yang terkait dengan pola pembiayaan syariah," ujarnya.

Pelaksanaan Insyaf akan diisi dengan rangkaian kegiatan, baik pra maupun pada saat pelaksanaan pameran (fair) di antaranya diskusi keuangan syariah dan akses permodalan bagi pelaku KUMKM, lomba karya tulis ilmiah, pemilihan mitra LPDB terbaik, seminar, bincang-bincang, pelatihan, temu muka antar mitra, dukungan modal usaha bagi KUMKM terdampak gempa, serta pameran dan beberapa penampilan serta hiburan.

Braman menjelaskan, peran LPDB sebagai satuan kerja di bawah Kemenkop UKM yang diberi tugas melaksanakan pembiayaaan dan mengelola dana bergulir dengan tujuan memperkuat permodalan bagi pelaku KUMKM.

Braman mengungkapkan, dibentuknya LPDB tersebut sejalan dengan dukungan pemerintah di tahun 2013, ketika Presiden Joko Widodo meluncurkan gerakan membumikan keuangan syariah Indonesia.

"Hadirnya LPDB diharapkan memecahkan masalah sulitnya akses permodalan yang selama ini dihadapi para pelaku KUMKM, sehingga ke depannya geliat mereka bisa terus meningkat, baik dari sisi volume maupun status usaha," sambung Braman.

Sebagai lembaga yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU), LPDB diberi mandat oleh pemerintah untuk memberikan layanan pinjaman/pembiayaan kepada para pelaku KUMKM baik secara syariah maupun konvensional.

Sejak terbentuk tahun 2006, hingga kini, BLU tersebut telah bermitra dengan 4.300 koperasi di seluruh Indonesia, 1.014.078 UMKM, menyerap 1.847.787 tenaga kerja, dan total dana tersalur Rp8,5 triliun.

"Hadirnya LPDB turut berperan membuka lapangan kerja baru, sehingga ikut membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran," katanya.

Meskipun secara prinsip penyaluran dana LPDB-KUMKM sudah dimulai sejak tahun 2008, namun khusus untuk pembiayaan syariah baru sekitar 21% atau Rp1,8 triliun dari total penyaluran Rp8,5 triliun.

"Artinya, dukungan dana LPDB untuk pembiayaan syariah masih sangat sedikit, kurang dari 25 persen. Padahal kebutuhan permodalan bagi sektor usaha riil dengan pola pembiayaan syariah sedang menggeliat, seiring dengan tumbuh dan berkembangnya usaha di sektor riil berbasis syariah," sambungnya.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia, sejak Agustus 2017, LPDB membentuk direktorat tersendiri yang khusus menangani pembiayaan syariah, yakni Direktorat Pembiayaan Syariah sekaligus melaksanakan gerakan membumikan koperasi syariah di lima provinsi.

Di tahun yang sama, jelas Braman, Presiden Joko Widodo membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dengan target, Indonesia menjadi pusat keuangan syariah dunia.

Meski demikian, pangsa keuangan syariah di Indonesia tahun 2017 masih sangat kecil, yakni 5,3%. Dalam kajian dan diskursus yang selama ini berkembang terkait keuangan syariah, ada beberapa indikator yang mempengaruhi minimnya market share. Salah satuya adalah masih minimnya keuangan syariah, memenetrasi sektor riil yang produktif di masyarakat, termasuk di sektor inklusi, yakni sektor mikro dan usaha kecil.


Reporter: Didi Kurniawan

Editor: Aries Kelana

 

didi
12-09-2018 06:13