Main Menu

Peluang Investasi Sektor Pariwisata Masih Terbuka Lebar

Flora Librayanti BR K
24-09-2018 12:05

Menteri Pariwisata Arief Yahya. (Dok.Kemenpar RI/re1)

Jakarta, Gatra.com – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III Pariwisata siap digelar pada akhir September mendatang. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) akan secara khusus membahas investasi dan pembiayaan sektor pariwisata.

 

“Banyak isu yang terkait dengan investasi dan pembiayaan yang harus kita carikan solusinya,” sebut Menteri Pariwisata, Arief Yahya.

Pertama-tama adalah kebutuhan investasi bidang pariwisata sampai 2024 yaitu 120.000 hotel rooms, 15.000 restoran, 100 taman rekreasi, 100 operator diving, 100 marina, 100 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta amenitas pariwisata lainnya.

Kemudian pembiayaan yang diperlukan di 10 destinasi pariwisata prioritas (DPP) atau 10 Bali Baru. Juga isu bunga pinjaman yang masih di atas 10% sehingga memberatkan para pelaku usaha industri pariwisata. Dan yang tak kalah penting adalah adanya peluang untuk memberikan pembiayaan UMKM pariwisata di 10 destinasi pariwisata prioritas.

“Investasi dan pembiayaan adalah key success factor yang sangat krusial karena ia merupakan faktor pengungkit pertumbuhan sektor pariwisata,” sebut Arief.

Berbicara mengenai investasi dan pembiayaan di sektor pariwisata ada banyak sumber-sumber pembiayaan yang bisa digali. Sumber yang umum tentu saja pembiayaan yang bersumber dari Usaha Jasa Keuangan/Industri Keuangan Bank (IKB) seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Pariwisata (FLPP) atau Kredit Usaha Rakyat (KUR) pariwisata.

Ada juga pembiayaan yang bersumber dari Industri Keuangan Non Bank (IKNB) seperti dari perusahaan asuransi untuk mendukung keselamatan wisatawan selama berlibur, dari lembaga pembiayaan (multifinance), atau dari dana pensiun. Bisa juga pembiayaan yang bersumber dari pasar modal dengan menggunakan instrumen reksadana (misalnya Reksadana Terpadu Pariwisata) atau obligasi.

Di samping itu sumber pembiayaan dan penjaminan juga bisa berasal dari lembaga keuangan negara (seperti: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Sarana Multigriya Finansial, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia), skema pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bappenas atau melalui BUMN-BUMN dalam kerangka kegiatan corporate social responsibility (CSR) atau PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan).

Arief mencontohkan pembiayaan untuk pengembangan homestay desa wisata. Sumber dan skema pembiayaannya bisa beraneka-ragam dan melibatkan berbagai pihak terkait. Pembiayaan homestay bisa melibatkan kementerian, industri perbankan, BUMN, dan kalangan swasta. Skemanya pun bisa bermacam-macam mulai dari kredit bersubsidi, hibah, hingga bagi hasil.

“Sumber dan skema pembiayaan ini tentu saja masih banyak lagi macam dan ragamnya. Saya kurang begitu memahaminya, karena itu kita serahkan kepada ahlinya yaitu OJK. Kini kita sedang intensif berdiskusi dan berkonsultasi dengan OJK, kita gunakan saja skema dan struktur pembiayaan yang kini telah ada di OJK,” ungkap Arief.


 

Flora L.Y. Barus

Flora Librayanti BR K
24-09-2018 12:05