Main Menu

Menkeu: Perubahan Ekonomi Jadi Tantangan Profesi Penilai Aset

Anthony Djafar
25-09-2018 18:50

Sri Mulyani membuka ASEAN Valuers Association (AVA) Conggres ke-21 di Yogyakarta. (GATRA/Arief Koes/re1)

Yogyakarta, Gatra.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa perubahan ekonomi dunia menjadi tantangan bagi para pelaku profesi penilai aset atau valuer untuk menemukan metodologi yang tepat dalam menilai aset. Apalagi perubahan ekonomi kawasan ASEAN sangat dinamis.

 

 

“Ini pertemuan AVA pertama di tengah dinamika ekonomi dunia akibat perang dagang Amerika Serikat dan China. Perang dagang memberi dampak bagi setiap negara, tak terkecuali ASEAN,” kata Sri Mulyani saat membuka ASEAN Valuers Association (AVA) Conggres ke-21 di Hotel Tentrem, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (25/9).

Menurut Menkeu, dampak paling nyata dari dinamika ekonomi dunia ini adalah berubahnya nilai aset karena adanya perubahan penilaian atau revaluasi atas suatu aset demi mengetahui nilai sesungguhnya aset tersebut.

Untuk itu, katanya, profesi penilai aset harus memiliki sebuah metodologi penilaian yang efisien dan memaksimalkan teknologi informasi. Bukan hanya pada penilaian aset negara, metodologi ini bisa juga diterapkan pada penilaian jaminan dan peningkatan produktivitas aset.

“Karena itu pemerintah terus mendorong hadirnya profesi penilai yang memiliki kredibilitas, sertifikasi, dan metodologi yang baik. Saat ini peraturan tentang profesi penilai diatur dalam UU keuangan negara,” katanya.

Sebagai upaya menghadirkan penilai aset yang profesional, saat ini Kementerian Keuangan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) mengusulkan UU tentang profesi penilai kepada DPR. UU ini menjadi payung hukum bagi profesi penilai dan kliennya.

Adapun Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan sekaligus Presiden AVA Langgeng Subur menyatakan kongres ini menjadi pertemuan ke-21 sejak kelahiran asosiasi ini pada 1981. AVA ingin ada payung hukum dari pemerintah di negara-negara ASEAN tentang profesi penilai aset.

“Hari ini sebanyak 400 orang dari delapan negara bertemu untuk saling berbagi pengalaman sebagai profesi penilai di negaranya. Indonesia menjadi rujukan karena mampu menerapkan penilaian terhadap aset tetap dan aset bisnis di ASEAN,” katanya.

Selain payung hukum, tantangan terberat profesi penilai adalah menemukan metodologi yang tepat dalam pengadaan tanah oleh negara. Sebab kendalanya pemilik tanah ingin harga di atas nilai jual, sedangkan pemerintah tidak ingin rugi.

“Saat ini kami sedang menyusun metode standard dan bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia soal pengadaan tanah,” kata Ketua Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSP) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia ini.


Reporter: Arief Koes
Editor: Anthony Djafar

Anthony Djafar
25-09-2018 18:50