Main Menu

Hikmahanto: Pembentukan Holding BUMN Tak Menakutkan

Iwan Sutiawan
25-06-2016 14:29

Hikmahanto Juwana (GATRAnews/Dharma Wijayanto)

Jakarta, GATRAnews - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/6), mengatakan, rencana pemerintah membentuk induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan hal biasa dan bukan sesuatu yang menakutkan, karena tak ubahnya sebagai restrukturisasi demi meningkatkan kinerja  perusahaan.

"Ini adalah seperti restrukturisasai perusahan biasa. Ini adalah hal wajar, supaya BUMN bisa lebih tajam dan lincah dalam menjalankan bisnisnya," kata Hikmahanto.

Karena itu, Hikmahanto menilai sangat berlebihan, jika ada pihak yang khawatir dengan pembentukan perusahaan induk ini, termasuk pandangan akan "membunuh" Indosat seperti beberapa waktu lalu, sangat mengada-ada.

Pembentukan holding, bagi Hikmahanto, merupakan hal biasa, termasuk di berbagai negara, seperti Singapura dan Malaysia. Bahkan, selain sub holding untuk tingkat BUMN, juga terdapat super holding, yakni untuk tingkat kementerian.

Sedangkan di Indonesia, ujarnya, pembentukan holding sebenarnya sudah dilakukan untuk bidang pupuk dan semen yang terbukti sangat positif dan menjadikan BUMN-BUMN menjadi lebih lincah dan tidak bersaing satu sama lain di bidang industri yang sama.

Karena pembentukan holding merupakan hal wajar, lanjut Hikmahanto, maka pembentukannya pun cukup melalui Peraturan Pemerintah (PP). Kecuali jika hendak membentuk super holding di tingkat kementerian, barulah memerlukan undang-undang.

Hikmahanto menilai, pembentukan holding BUMN Migas sangat mendesak di tengah carut marutnya pengelolaan Migas Tanah Air. Pasalnya, selain bisa memperbaiki tata kelola Migas, pembentukan holding juga meningkatkan efisiensi dan sumbangan negara dalam bentuk dividen.

Selain itu, pembentukan holding BUMN sektor Migas memang sangat positif dan bisa mengurangi tingginya tingkat ketakutan para direksi atau CEO BUMN. Saat ini, banyak direksi BUMN takut mengambil keputusan binsis, karena jika keputusan itu membuat BUMN rugi, maka hal itu dianggap sebagai kerugian negara.

"Dengan adanya sub holding (holding di tingkat BUMN), maka penyertaan pemerintah berada di sub holding dan tidak tidak berada di anak perusahaan. Dengan demikian, perusahaan bisa menjalankan kegiatan-kegiatan selayaknya pelaku-pelaku bisnis lain, tanpa takut dianggap merugikan keuangan negara," katanya.

Selain itu, lanjut Hikmahanto, dengan pembentukan sub holding, maka kementerian tidak sulit mengelola perusahaan. Hal ini berbeda dengan kondisi saat ini, dengan banyaknya jumlah BUMN yang ada, yang membuat fokus kementerian menjadi tidak tajam.

"Harapannya, dengan sub holding, maka kementerian atau super holding bisa tajam dalam memberikan saran-saran kepada sub holding. Dan sub holding inilah yang akhirnya berusan dengan perusahaan di bawahnya," kata Hikmahanto.

Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kementerian BUMN membentuk holding BUMN sektor Migas. Holding BUMN migas ini memiliki banyak dampak positif, baik dampak kepada pemerintah, masyarakat, maupun perusahaan.

Bagi pemerintah misalnya, pembentukan holding berpeluang meningkatkan investasi di sektor industri, karena jaminan ketersediaan gas yang semakin baik. Selain itu, juga mempercepat pelaksanaan program pemerintah 35.000 MW.

Keuntungan bagi masyarakat, misalnya terjaminnya pasokan energi dengan harga yang  terjangkau, salah satunya dari efisiensi biaya-biaya transmisi dan distribusi yang menjadi lebih rendah. Selain itu, juga berpeluang memicu penciptaan lapangan kerja baru, dan meminimalisasi dampak sosial akibat pembangunan infrastruktur gas yang tumpang tindih, seperti masalah pembebasan lahan dan kemacetan.

Sedangkan dampak positif bagi perusahaan, di antara lain bahwa perusahaan akan menjadi lebih efisien dalam investasi dan semakin memperkuat kemampuan finansial.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief
Iwan Sutiawan
25-06-2016 14:29