Main Menu

EWI Kritik Menteri BUMN Terkait Pengalihan Aset PGE ke PLN

didi
08-08-2016 19:25

Menteri BUMN Rini Soemarno (ANTARA/Sigid Kurniawan/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Energi Watch Indonesia (EWI) mengkritisi langkah Kementerian BUMN (Badan Usaha MIlik Negara) terhadap pengalihan anak perusahaan Pertamina yaitu Pertamina Geothermal Energy (PGE) kepada PLN.  

 

EWI pun mendesak Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN agar tidak sembrono membuat kebijakan. Juga kepada Presiden Jokowi untuk segera menghentikan rencana tersebut, dengan memberi teguran kepada Menteri BUMN untuk lebih berhati-hati dan tidak sembarangan memimpin Kementerian.

 

"Entah mengapa Menteri BUMN bisa punya pemikiran untuk mengalihkan aset yang sehat masuk ke PLN yang sedang kurang sehat mengingat beban hutang yang besar dan beban tanggung jawab yang besar terkait pembangunan infrastruktur transmisi listrik 35 Ribu MW,” ujar Ferdinand Hutahaean, Direktur Eksekutif EWI dalam keterangan tertulis, Senin (8/8).

 

Menurutnya, inisisasi Kementerian BUMN tersebut berbahaya, dan merupakan bentuk perampokan aset negara secara legal. Pasalnya, Kondisi PLN saat ini yang sangat berat beban untuk menyediakan infrastruktur kelistrikan, pada akhirnya akan menggunakan aset PGE menjadi jaminan hutang.

 

"Ini kami yakin bahwa tujuan kebijakan ini hanya untuk menjadikan aset PGE menjadi jaminan hutang oleh PLN. Ini akal-akalan yang sangat tidak wajar. Janganlah semua dihalalkan rejim ini demi mewujudkan mimpinya yang berlebihan tentang infrastruktur,” lanjutnya.

 

Ia menambahkan, mestinya Kementrian BUMN harus lebih mendukung penguatan Pertamina yang saat ini menjadi BUMN paling sehat ditengah badai ekonomi yang ada. Apalagi Pertamina masih mampu memberikan kontribusi bagi negara dan mampu menjaga kondusifitas bangsa dari penugasan yang diterima Pertamina dalam mendistribusikan bahan bakar minyak ke seluruh pelosok negeri bahkan ke wilayah terpencil yang belum ada listriknya.

 

Sedangkan kemungkinan yang akan terjadi, tambah Ferdinand,  jika pengalihan aset tersebut dilakukan ditengah tidak sehatnya PLN, maka akan sangat berpotensi membuat hilang aset tersebut dan berpindah tangan ke swasta.


Reporter: Didi Kurniawan

Editor: Dani Hamdani 

didi
08-08-2016 19:25