Main Menu

Holdingisasi BUMN Akan Hilangkan Pengawasan Oleh BPK dan DPR

Januar
01-09-2016 11:40

Anggota BPK Achsanul Qosasi (Gatra/Ardi Widi Yansah/yus4)

Jakarta, GATRAnews - Anggota BPK Achsanul Qasasi menilai rencana pembentukan holding BUMN migas yang diupayakan pemerintah menimbulkan permasalahan lanjutan. Pasalnya, dengan menghapus status salah satu BUMN timbulkan kesan menghindari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengawasan DPR.

 

"DPR kan memandang bahwa jika holding migas yakni menjadikan Pertamina induk dan menghapuskan status BUMN PGN maka terkesan menghindari DPR dan audit keuangan BPK. Kalau ada apa-apa kan yang maju holdingnya, PGN nanti tidak punya kewajiban ke DPR maupun ke BPK," kata Achsanul, Kamis (1/9).

 

Achsanul menjelaskan penggabungan juga akan bermasalah dalam hal efisiensi di mana anak usaha juga terkadang membebani induknya. "Dan DPR sendiri tidak bisa mengurusi anak usahanya dan BPK juga. Efisiensi pun menjadi bias. Pertamina buat anak usaha Pertagas, kemudian ada Waskita buat Waskita Beton," katanya.

 

Menurutnya, holdingisasi harus bertujuan untuk masyarakat banyak dan memberikan efisiensi kepada BUMN itu sendiri. "Kalau PGN berada di bawah Pertamina maka bagaimana nasib bisnis gas nasional. Konsentrasi gas bisa hilang," katanya.

 

Ia mengatakan BUMN yang mendapatkan tugas negara seperti PSO atau Public Service Obligation harus diaudit oleh BPK. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara.

 

Menurutnya, jika PGN tidak lagi jadi BUMN maka fungsi kewajiban pelayanan umum akan hilang. Sehingga, PGN tidak dapat bertindak sebagai perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan swasta, dan tidak lagi memperoleh prioritas alokasi gas bumi.


Reporter: Januar Rizki

Editor: Dani Hamdani 

Januar
01-09-2016 11:40