Main Menu

Darmin: BUMN Energi, Perbankan, dan Tambang Siap Dibentuk Holding

Dani Hamdani
29-09-2016 15:18

Darmin Nasution (Gatra/Agriana Ali/yus4)

Jakarta, GATRAnews - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pembentukan perusahaan induk (holding) badan usaha milik negara (BUMN) akan dilakukan bertahap. Sektor sektor yang sudah siap akan segera dilakukan pembentukan holding yang belum siap akan menyusul. 

 

"Walaupun targetnya ada enam holding, belum semuanya siap. Ini persiapan Kementerian BUMN, yang sudah siap holding sektor energi dan yang relatif sudah siap perbankan dan tambang," kata Darmin dalam rapat koordinasi pembahasan perusahaan induk BUMN, di Jakarta, Senin (26/9/16). Tiga sektor lain yang dianggap belum siap adalah pangan, logistik, dan infrastruktur.

 

"Konstelasi holding di sektor pangan yang paling belum siap, padahal itu perlu sekali," ucap Darmin.

 

Dia menyarankan pengembangan "holding" tidak perlu selesai semua karena akan memakan waktu lama, misalnya, sektor pangan yang memang membutuhkan banyak hal yang perlu direncanakan dengan matang.

 

"Tidak harus diumumkan mulai dilaksanakan sekaligus semua. Bisa saja kalau dua yang siap ya dua, tiga ya tiga," ucap Darmin.

 

Dalam rapat koordinasi pembahasan perusahaan induk BUMN tersebut, pihak-pihak yang terlibat juga telah mempertimbangkan mengenai berbagai macam keuntungan dan permasalahan.

 

Payung Hukum Pembentukan Holding

 

Mengenai payung hukum pembentukan holding BUMN tersebut, Darmin mengatakan nanti akan ada revisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Namun, hal tersebut belum terlalu banyak dibahas dalam rakor.

 

Revisi PP tersebut nantinya akan menjadi referensi hukum untuk peraturan pemerintah lainnya di masing-masing sektor holding BUMN. "Mengenai PP Nomor 44 Tahun 2005, kami akan selesaikan dalam sepuluh hari ini," ujar Darmin.

 

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan pembentukan perusahaan induk sektor enegi yang menggabungkan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) dan PT Pertamina (Persero) segera terwujud.

 

"Pada dasarnya secara konsep itu dapat diterima, namun ada banyak hal yang juga masih harus kami selesaikan," kata dia.

 

Rini mengatakan pembentukan perusahaan induk BUMN ini sudah dibicarakan dan dibahas dengan para pemangku kepentingan serta kementerian terkait agar realisasinya dapat dipercepat sebelum akhir tahun ini.

 

Dia menambahkan revisi PP 44/2005 akan selesai dalam sepuluh hari untuk mempercepat pembentukan holding BUMN.

 

Secara keseluruhan, Rini menegaskan pembentukan holding ini tidak hanya menguntungkan perusahaan induk, namun juga memberikan profit bagi BUMN yang tergabung dalam holding tersebut.


Editor: Dani Hamdani 

Dani Hamdani
29-09-2016 15:18