Main Menu

Anggota VII BPK RI Dukung Ide Ekspatriat Pimpin BUMN

Cavin Rubenstein M.
03-01-2017 22:06

Jakarta, GATRAnews -- Ide Presiden Joko Widodo menempatkan orang asing sebagai pimpinan di Badan Usaha Milik Negara mulai mendapat banyak tanggapan. Salah satunya datang dari Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Achsanul Qosasi, yang membidangi BUMN.



"Boleh saja BUMN dipimpin oleh orang asing," demikian disampaikan Achsanul kepada GATRAnews, Rabu (3/1) malam. Lebih lanjut, ia menegaskan, kepemimpinan orang asing  di manajemen BUMN itu datang dengan syarat. Yakni, perusahaan pelat merah itu harus yang bergerak di ranah komersial dan wajib bersaing dengan perusahaan swasta dalam dan luar negeri. "Misalnya BUMN Perbankan, Asuransi, Perhotelan, Wisata, Transportasi, dan lainnya. Itu boleh saja," kata Achsanul. Beberapa pertimbangan untuk menempatkan orang asing itu adalah, adanya kapasitas, kapabilitas, serta profesionalitas dari sang calon eksekutif asing.

Namun tidak semua BUMN bisa dipimpin oleh orang asing. "Contohnya BUMN Strategis dan penyelenggara PSO [Public Service Obligation]," kata Achsanul. Kedua jenis BUMN itu, menurutnya, sebaiknya tidak dipimpin oleh orang asing karena mereka menjalankan misi negara yang sensitif. Utamanya sektor pertahanan dan ketahanan negara.


Sebelumnya, dalam jamuan santap siang dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo mewacanakan pekerja asing menduduki jabatan strategis di BUMN. Menurut Jokowi, BUMN harus memiliki semangat kompetisi yang kuat dan sehat agar BUMN dapat terus maju dan berkembang secara optimal.

"Saya bahkan ingin ada tiga atau empat bule profesional yang memimpin perusahaan BUMN agar orang-orang kita belajar serta termotivasi dan berkompetisi dengan adanya orang-orang asing itu," kata Presiden Jokowi, Rabu (3/1) siang tadi.


 

Editor : Cavin R. Manuputty

Cavin Rubenstein M.
03-01-2017 22:06