Main Menu

Lebih Tepat Merger, Pengamat Nilai Holding BUMN Tambang Tak Efektif

didi
20-11-2017 16:37

A. Tony Prasetiantono (GATRA/Didi Kurniawan/yus4)

 

Jakarta, Gatra.com - Rencana pembentukkan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pertambangan tinggal selangkah lagi. Namun pro kontra akan hal tersebut masih terus bergulir. Pengamat menilai, daripada holding, lebih baik BUMN di sektor pertambangan tersebut lebih baik melakukan merger.

 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa sedianya bakal menghapus status perseroan di PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk pada Senin (29/11) mendatang. Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada,  A. Tony Prasetiantono berpandangan, rencana pembentukkan holding pertambangan dinilai tidak akan efektif jika ditujukan dalam rangka menigkatkan efisiensi sekaligus kinerja BUMN di sektor pertambangan.

 

"Rencana pembentukkan holding BUMN pertambangan malah akan memunculkan masalah baru khususnya di sisi manajemen. Sebetulnya untuk meningkatkan efesiensi manajemen BUMN tambang itu lebih tepat di merger, bukan holding. Ini karena holding sebetulnya hanya transisi," ujar Tony di Jakarta, Senin (20/11).

 

Di dalam pelaksanaan merger, lanjut Toni,  dibutuhkan situasi kondusif yang menunjang keberhasilan dari tujuan yang dicapai. Oleh karenanya, dia pun meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN untuk mengkaji ulang terkait implementasi holding BUMN pertambangan. Tony menjelaskan, desakan untuk mengkaji ulang rencana pembentukkan holding BUMN pertambangan didasarkan karena terdapat ketidakefektifan dari implementasi holding sebelumnya di sektor perkebunan dan semen. Hal ini diketahui dari tidak tercapainya tujuan utama pembentukkan holding di sektor semen dan perkebunan.

 

"Saya tidak sreg dengan holding, dan kalau pun jadi holding hanya transisi tiga tahun untuk merger. Coba lihat, holding semen juga nggak efektif karena mereka (anak usaha Semen Indonesia) masih bawa entitas masing masing dan membawa budaya organisasi masing-masing. Jadi holding itu sekarang hanya  forum rapat saja," jelas Tony.

 

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir mempertanyakan dasar hukum yang digunakan Pemerintah untuk membentuk holding BUMN Tambang. Inas mengungkapkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 2016 yang dijadikan dasar hukum pembentukan holding hingga saat ini masih menjadi permasalahan di parlemen karena dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.


Reporter: Didi Kurniawan

Editor : Sandika Prihatnala

didi
20-11-2017 16:37