Main Menu

Pemerintah Dianggap Tidak Konsisten Dalam Holding BUMN

didi
21-11-2017 17:51

Tambang Batu Bara. (Dok. GATRA/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Pemerintah dianggap tidak konsisten dalam pembentukan holding BUMN pertambangan. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah menuturkan, dirinya mempertanyakan sikap pemerintah yang tidak meminta persetujuan DPR berkenaan dengan rencana tersebut. Pasalnya, ketika pemerintah melakukan penyertaan modal negara nontunai kepada PT Djakarta Lloyd, terlebih dahulu meminta persetujuan DPR.

 

“Saya membacanya dan memahaminya bahwa PP 47/2017 memutuskan penyertaan modal negara ke PT. (Persero) Inalum dalam bentuk non tunai. Pemerintah tidak konsisten karena ketika melakukan penyertaan modal negara non tunai untuk PT Djakarta Lloyd, telah meminta persetujuan DPR, tapi mengapa untuk PT Inalum tidak meminta persetujuan DPR?,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/11).

 

DPR untuk meminta penjelasan dari Menteri BUMN, Rini Soemarno. Ia menginginkan ada penjelasan secepat mungkin karena dalam waktu dekat tiga BUMN pertambangan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Ketiga BUMN tersebut yakni PT Timah (Persero) Tbk (TINS), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) dan  PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA).

 

Dalam RUPSLB, ketiga perusahaan tersebut memiliki agenda yang sama yaitu meminta persertujuan para pemegang saham terkait dengan perubahaan anggaran dasar. RUPSLB pun akan dilangsungkan ditempat dan tanggal yang sama yakni pada 29 November 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta. RUPSLB Antam akan berlangsung pukul 09:00 WIB, RUPSLB Timah pukul 13:00 WIB dan RUPSLB Bukit Asam akan digelar pada pukul 15:00 WIB.

 

“Karena itu akan segera kita agendakan untuk mengundang Menteri BUMN untuk menjelaskannya,” tuturnya.

 

Sebagai informasi, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Saham Perusahan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau lebih dikenal dengan Inalum telah terbit.

 

Dalam PP 47/2017 disebutkan bahwa saham Negara yang dialihkan atau ditambahkan dalam penambahan penyertaan modal negara ke PT (Persero) Inalum, sebanyak 15.61 milyar saham Seri B di Perusahaan Perseroan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), kemudian juga sebanyak 4.84 saham Seri B di PT Timah Tbk (TINS), lalu 1.49 milyar saham Seri B di PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan 21.300 saham di PT Freeport Indonesia.

 

Nantinya PT Inalum akan menjadi holding BUMN pertambangan membawahi PT Antam (Persero) Tbk., PT Bukit Asam (Persero) Tbk., dan PT Timah (Persero)Tbk. Diharapkan dengan pembentukan holding ini BUMN tambang bisa lebih efisien dalam menjalankan bisnisnya, kinerja lebih maksimal, dan leluasa melakukan ekspansi bisnis. Di sisi lain mereka harus mencari proyek tambang dan sumber pendanaan tanpa bantuan pemerintah.


 

 

Reporter: Didi Kurniawan

Editor: Rosyid

didi
21-11-2017 17:51