Main Menu

DPR dukung Pembentukan Holding BUMN Energi

Rosyid
08-12-2017 11:20

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam Ali (dpr.go.id/yus4)

Jakarta, Gatra.com  - Komisi VII DPR RI mendorong dibentuknya holding sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi setelah terbentuknya holding pada sektor pertambangan. 

 

Wakil Ketua Komisi VII DPR Syaikhul Islam Ali, dalam keterangan pers Kamis (7/12), mengapresiasi dengan telah terbentuknya holding pertambangan.

 

Menurutnya, pemerintah telah memastikan pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki tujuan yang mulia, yakni meningkatkan daya saing nasional.

 

"Semua langkah untuk memperkuat BUMN sangat kami dukung, kami sangat apresiasi dengan terealisasinya Holding BUMN Pertambangan," kata Syaikhul yang juga Ketua Panja Minerba Komisi VII DPR RI.

 

"Kalau bisa selanjutnya adalah Holding BUMN energi, Pertamina, PGN dan PLN harus dibuat holding juga. Kalau cuma Holding Migas, Pertamina dan PGN yang digabung bisa kontraproduktif. PLN harus gabung, karena di lapangan kepentingan tiga BUMN ini saling terkait. Tidak bisa salah satu ditinggal," jelasnya seperti dilaporkan Antara, Jumat (8/12) .

 

Lanjut dia, Komisi VII DPR saat ini sedang merivisi RUU Minyak dan Gas (Migas) dimana persoalan Holding Energi telah menjadi isu yang serius, termasuk wacana Holding BUMN Energi.

 

"Dalam pembahasan RUU Migas wacana holding BUMN energi menjadi persoalan serius. Kami sih berharap nantinya holding yang dilakukan Kementerian BUMN tidak berseberangan dengan Undang-undang Migas yang baru," katanya. 

 

 Pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tambang dengan induk perusahaan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) (Persero) resmi dibentuk pada Rabu (29/11). Hal itu ditandai dengan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tiga perusahaan BUMN yaitu PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan di Jakarta.


Editor: Rosyid

Rosyid
08-12-2017 11:20