Main Menu

BUMN Perikanan Diuntungkan Kebijakan Susi

Sandika Prihatnala
19-01-2018 20:00

Budidaya ikan (Antara/Dedhez Anggara/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perikanan diuntungkan dengan kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti yang melarang kapal asing menangkap ikan di perairan Indonesia. Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu berlaku sejak tahun 2014. 

Kebijakan itu diperkuat dengan penenggelaman kapal yang melakukan illegal fishing. Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda mengatakan pihaknya kini sudah bisa menangkap ikan di perairan Tual, Sorong hingga Arafuru.   

"Sekarang kapal asing tidak ada lagi di sana. Maka kita yang masuk untuk menangkap dan collecting ikan. Dulu perairan Tual, Sorong dan Arafuru ini dikuasai kapal asing," kata Risyanto kepada wartawan di Jakarta Pusat, Jumat (19/1). 

Perum Perindo adalah perusahaan plat merah yang beroperasi sejak 1990, sekaligus pengelola pelabuhan perikanan Nizam Zachman di Muara Baru, Jakarta Utara. Selain Perum Perindo, BUMN yang yang bergerak di sektor perikanan adalah Perum Perikanan Nusantara. 

Risyanto menambahkan kebijakan pelarangan kapal asing menangkap ikan di perairan Indonesia berdampak langsung pada performa perusahaan. Volume perdagangan perikanan di tahun 2017 tercatat sebesar 25.000 ton dengan nilai Rp 445 milyar. 

Di tahun-tahun sebelumnya, volume perdagangan perikanan Perum Perindo tercatat sebanyak 1,6 ton dengan nilai Rp 28,5 milyar. Sementara prediksi 2018, volume perdagangan perikanan mencapai 50.000 ton dengan nilai Rp 445 milyar.

"Dengan kondisi ini kami harapkan di 2019 bisa mencapai 250.000 ton dengan estimasi nilai Rp 4 trilyun," pungkas Risyanto. 


Reporter : Abdul Rozak

Editor : Sandika Prihatnala

Sandika Prihatnala
19-01-2018 20:00