Main Menu

DPR: Holding BUMN Migas Harus Sesuai Konsep BUK

Sandika Prihatnala
24-01-2018 12:33

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha(Dok.Golkar/re1)

Jakarta, Gatra.com - Dalam waktu dekat ini pemerintah berencana melakukan holding BUMN Migas. Namun, beragam reaksi bermunculan. Tak terkecuali dari parlemen Senayan. 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan, Holding BUMN Migas tidak boleh lepas dari konsep Badan Usaha Khusus (BUK) hasil revisi UU Migas. 

"Holding konsepnya tetap BUMN murni jadi mestinya tdk ada masalah dg penugasan pemerintah ke BUMN tersebut, " katanya dalam keterangan tertulisnya kepada GATRA, Rabu (24/01).

Menurut politisi Golkar ini, konsep BUK cakupannya lebih luas dari sekedar holding BUMN Migas. Karena menurutnya, di dalam BUK disebutkan ada pengintegrasian SKK Migas dan BPH Migas. 

"BUK lebih luas, karena dikonsep awal komisi VII ada pengintegrasian SKK Migas dan BPH Migas dalam BUK tersebut, " ujarnya.  Dengan demikian, Yudha menilai, konsep BUK akan lebih efisien, karena nantinya BUMN Migas akan terintegrasi dari hulu ke hilir.

Ia menambahkan, hal tersebut juga sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).  " Ini sesuai keputusan MK, saham dwiwarna dijaga, sebaiknya saham swasta PGN di buy back. Nanti bisa kita lakukan sinkronisasi agar sama dengan konsep BUK, " paparnya. 


Reporter: MEF 

Editor : Sandika Prihatnala

Sandika Prihatnala
24-01-2018 12:33