Main Menu

Rencana Holding BUMN Tunggu UU Migas Rampung Dibahas

Wem Fernandez
02-02-2018 05:37

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto. (Wikipedia/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Restrukturisasi bisnis dan peningkatan performa melalui pembentukan holding BUMN Migas oleh Kementerian BUMN perlu ditinjau secara objektif dan mendalam dari berbagai perspektif. Alhasil, pemerintah diminta jangan buru-buru dalam memutuskan rencana holding tersebut.

Pernyataan tersebut dilontarkan anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Darmadi Durianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, (1/2). “Holding BUMN Migas harus mempertimbangkan tiga aspek secara matang, yakni kemanfaatan, keadilan, dan aspek legalitas atau kepastian hukum. Sedangkan untuk peninjauan dapat dilakukan dengan memakai metode eagle view, sehingga dapat melihat semuanya secara detail,” kata Darmadi. 

 

Lebih lanjut, Darmadi menerangkan, Pasal 33 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 tegas menyatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Sehingga, keberadaan BUMN dalam perekonomian nasional harus dilihat manfaatnya bagi masyarakat banyak. “Perlu diketahui, saat ini UU Migas masih dibahas oleh DPR, karena holding BUMN Migas saling terkait dengan UU Migas maka harus menunggu rampung,” ungkap politikus PDI Perjuangan ini.

 

Dijelaskannya, korporasi bisnis tidak dapat menjadi pertimbangan utama bagi BUMN yang khusus mengelola sumber daya alam, karena ada hak penguasaan negara. Hal ini telah dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah memberikan tafsir tentang hubungan BUMN dengan hak penguasaan negara.

 

Adapun terkait saham dwiwarna dalam holding BUMN, kata Darmadi, ini juga tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sebab kewenangannya secara hukum eksisting sangat terbatas.

 

“Jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa penyertaan saham milik negara pada BUMN kepada BUMN lain dengan menjadikannya Perseroan Terbatas tidak menghilangkan kendali negara terhadap perseroan tersebut karena keberadaan saham dwiwarna, jelas tidak berdasarkan Undang-Undang. Secara implisit keberadaan saham dwiwarna belum diatur dalam Undang-Undang,” tandasnya.

 

Kemudian, lanjut dia, mencalonkan atau menetapkan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pun tidak serta merta memegang pengendalian perseroan, karena kekuasaan tertitinggi adalah RUPS. 

 

“Harus mengamandemen dahulu Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang PT. Jika tidak, itu namanya tidak ada dasar hukumnya. Sehingga menjadi penting setiap keputusan yang akan diambil wajib berkonsultasi dengan DPR," pungkasnya.

 


 

Reporter : Wem Fernandez  

Editor     : Cavin R. Manuputty

Wem Fernandez
02-02-2018 05:37