Main Menu

Proyek Konstruksi BUMN Akan Dievaluasi Konsultan Independen

Sandika Prihatnala
20-02-2018 18:36

Tiang pancang pada proyek kontruksi pembangunan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang roboh pada Selasa (20/2). (ANTARA/Aprillio Akbar/RT)

Jakarta, Gatra.com – Rentetan kecelakaan di sejumlah proyek konstruksi garapan perusahaan BUMN karya memaksa pemerintah menghentikan sementara jalannya proyek. Menteri BUMN Rini M. Soemarno akan menugaskan konsultan independen untuk mengevaluasi secara menyeluruh proyek-proyek tersebut.

 

Menteri Rini mengatakan setiap proyek akan diawasi dan monitor secara ketat terutama terkait dengan penerapan aspek keselamatan dan keamanan. 

“Evaluasi juga melengkapi organisasi dan personil yang bertanggung jawab memastikan prosedur safety dijalankan semua lini manajemen dan operasional,” katanya melalui rilis yang diterima Gatra, Selasa (20/2) 

Pelaksanaan evaluasi akan dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi dengan Kementerian PUPR sebagai regulator teknis dan Kementerian Perhubungan sebagai pemilik proyek infrastruktur transportasi. Konsultan independen diharapkan dapat me-review kualitas dan keamanan proyek-proyek layang maupun membangun manajemen QHSSE menuju zero fatality. 

Organisasi QHSSE harus menjadi tanggung jawab langsung Direktur Utama sehingga menjadi perhatian dan tanggung jawab seluruh Dewan Direksi.Ruang lingkup evaluasi yang akan dilakukan meliputi evaluasi organisasi dan prosedur QHSSE (Quality, Health, Safety, Security, and Environment). Sementara penunjukan konsultan independen akan dilakukan oleh Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Indonesia Budi Harto.

Penunjukkan konsultan independen guna memastikan seluruh  proyek konstruksi berjalan sesuai standar keamanan. Sekaligus, menjaga agar tahapan pengerjaan proyek dilaksanakan dengan baik, prudent, dan aman. Konsultan ini juga diharapkan dapat segera memberikan masukan berbentuk corrective action atas proyek-proyek tersebut untuk memastikan telah dipatuhinya regulasi dari Kementerian Teknis terkait, yaitu Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghentikan sementara seluruh pekerjaan proyek konstruksi elevated seperti pembangunan jalan tol hingga LRT. Penghentian sementara dilakukan untuk mencegah peristiwa kecelakaan kerja dalam proyek pembangunan infrastruktur kembali terulang. Presiden Joko Widodo juga menegaskan perlunya pengawasan ketat terhadap pembangunan infrastruktur. Menurutnya, banyaknya pembangunan yang dilakukan di sejumlah tempat menuntut pengawasan dan manajemen kontrol yang lebih ketat dan detail.

"Pengawasan terhadap infrastruktur yang konstruksinya, terutama yang di atas, memerlukan pengawasan yang lebih ketat karena pembangunan kita tidak hanya di satu tempat, banyak sekali," ujar Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/2).


Editor : Sandika Prihatnala

Sandika Prihatnala
20-02-2018 18:36