Main Menu

Proses Holding Migas Masih Diwarnai Kompetisi Tak Sehat

Muchammad Egi Fadliansyah
22-05-2018 22:01

Depot LPG Tanjung Priok di Jakarta (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/yus4)

 

Jakarta, Gatra.comHolding Migas yang tengah disiapkan pemerintah merupakan strategi untuk mengembangkan bisinis gas nasional. Salah satu tujuan utamanya adalah memberikan energi gas yang merata ke seluruh pelosok Indonesia melalui sinergi bisnis yang efisien dan efektif. Holding Migas dimana PGN masuk menjadi bagian dari Pertamina harusnya membuat pengembangan bisnis gas ini menjadi kerjasama intergrasi dari dua badan usaha pemain utama bisnis gas Indonesia tersebut.

“Meski begitu, dalam perjalanannya, proses Holding Migas menjadi suatu kompetisi yang tidak sehat,” sebut Ketua Serikat Pekerja Pertamina Gas, Nugeraha Junaedy melalui pesan tertulis kepada Gatra.com, Selasa (22/05).

Hal tersebut, kata Junaedy, karena posisi tawar (bargaining position) salah satu pihak menjadi lebih lemah dibandingkan pihak lainnya. Dalam konteks ini, Pertamina kehilangan posisi strategis yang mengawal proses Holding Migas. “Sejak dimulainya proses holding beberapa aksi korporasi telah melumpuhkan kaki dan tangan Pertamina untuk tetap unggul dalam bisnis gas,” ia menjelaskan.

Indikasinya dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, penerbitan SK No. 39/MBU/02/2018 yang menghapuskan Direktorat Gas Pertamina. Padahal, direktorat ini yang seharusnya berperan sebagai subholding gas yang nantinya akan menjalankan fungsi strategis pengelolaan bisnis gas justru dihapuskan.

Kedua, kekosongan posisi Komisaris Utama PT Pertamina Gas (Pertagas). Sebelumnya posisi Komisaris Utama Pertagas diisi oleh Direktur Gas Pertamina. Ketika masa jabatannya habis per 23 Maret 2018 lalu, posisi Komisaris Utama Pertagas hingga saat ini tidak kunjung diisi.

Ketiga, pencopotan Direktur Utama Pertamina sejak 20 April 2018. “Kejanggalan dalam pencopotan itu disertai dengan keputusan untuk pengosongan jabatan tersebut. Padahal di saat yang sama, seharusnya Kementrian BUMN dapat langsung menunjuk pengganti Direktur Utama Pertamina yang baru,” lanjut Junaedy.

Puncaknya, menurut Junaedy, adalah tindakan pencopotan Direktur Utama PT Pertamina Gas (Pertagas) per 16 Mei 2018. “Serupa dengan nasib Direktur Utama Pertamina, nampaknya pucuk pimpinan Pertagas dipandang sebagai posisi yang akan menghambat proses Holding Migas, sehingga melalui RUPS Sirkuler posisi Direktur Utama Pertagas dikosongkan entah sampai kapan,” tambahnya.

Junaedy menegaskan bahwa pada dasarnya Serikat Pekerja Pertamina Gas mendukung Holding Migas. Meski demikian, ia menyampaikan sejumlah ketentuan.
1. Percepatan pemberian kuasa saham dwiwarna PGN kepada Pertamina dengan segera diterbitkannya SKU agar Pertamina memiliki kontrol penuh dalam mengelola PGN.
2. Mengembalikan Direktorat Gas sebagai fungsi strategis yang akan memimpin Subholding Gas di Pertamina.
3. Segera diisinya seluruh posisi pimpinan Pertamina dan Pertagas, sebab tugas mengambil keputusan tidak dapat dijalankan oleh pejabat sementara.
4. Keputusan aksi korporasi antara Pertagas oleh PGN harus dilakukan secara hati-hati dan tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa.

“Jika hal-hal tersebut dilakukan, dapat dipastikan Holding Migas dapat mencapai tujuan utamanya yakni memberikan manfaat sebesar-bersarnya bagi negara dan menjamin ketersediaan energi (gas) yang merata dan ekonomis untuk seluruh lapisan masyarakat di Indonesia,” katanya lagi.


Reporter : MEF
Editor : Flora L.Y. Barus

 

Muchammad Egi Fadliansyah
22-05-2018 22:01