Main Menu

Penyerahan PGN ke Pertamina dalam Holding Migas Masih Setengah Hati

Flora Librayanti BR K
23-05-2018 02:29

Perusahaan Gas Negara (PGN) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 di jakarta, kamis (26/4). (ANTARA/Galih Pradipta/RT)

Jakarta, Gatra.com – Serikat Pekerja Pertamina Gas menyorot sejumlah aksi korporasi yang terjadi di tubuh Pertamina pasca recana pemerintah untuk mewujudkan pembentukan holding migas. Aksi-aksi korporasi yang terjadi dianggap menjadi sinyal nyata bahwa ada langkah terencana yang bertujuan melemahkan posisi Pertamina dalam proses Holding Migas.

 

“Satu per satu pimpinan puncak Pertamina di bidang gas dihilangkan. Pada saat Pertamina membutuhkan pimpinan puncaknya untuk mengawal holding, Kementerian BUMN memandang bahwa tugas peran sebesar itu cukup diserahkan kepada pejabat sementara,” ucap Ketua Serikat Pekerja Pertamina Gas, Nugeraha Junaedy melalui pesan tertulis kepada Gatra.com, Selasa (22/05).

Tidak hanya menghilangkan pimpinan-pimpinan penting di Pertamina, dia melanjutkan, penyerahan PGN ke Pertamina hanya dijalankan setengah hati. Indikatornya, hingga saat ini, saham dwiwarna PGN milik Pemerintah tak kunjung dikuasakan kepada Pertamina dalam bentuk Surat Kuasa (SKU). Dengan demikian, pengendalian dan kontrol kebijakan strategis PGN masih di tangan Kementerian BUMN bukan di Pertamina.

Selain itu, Junaeady menyorot pada saat RUPS Luar Biasa PGN 26 April 2018 dimana keputusannya adalah hanya Direktur Keuangan PGN yang berasal dari perwakilan Pertamina. Bahkan, jajaran Dewan Komisaris PGN pun tidak ada yang diisi dari Pertamina. Padahal, wajar bila Pertamina mendapatkan porsi di dalam Dewan Komisaris PGN selaku pemegang saham sah.

“Disini kami mempertanyakan komitmen pemerintah yang dahulu menyatakan bahwa Pertamina akan menjadi leader dalam Holding Migas. Seharusnya dengan masuknya PGN ke Pertamina, secara otomatis PGN berdiri sama seperti anak perusahaan Pertamina lainnya, bukannya memiliki kekebalan hukum khusus,” imbuhnya.

Dengan belum lengkapnya pimpinan Pertamina dan belum dimilikinya SKU atas saham dwiwarna PGN, saat ini Pertamina dipaksakan untuk menyelesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya akuisisi anak perusahaan Pertamina yakni Pertagas oleh PGN. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dapat berdampak pada kerugian negara.

“Sebelum dilakukan proses akuisisi, sebaiknya sinergi bisnis dan infrastruktur dilakukan oleh kedua badan usaha. Misalnya, pengelolaan Nusantara Regas dan Project Duri – Dumai yang dapat dilaksanakan dengan kerjasama antara Pertamina/ Pertagas dan PGN. Sehingga, keputusan transaksi akuisisi terlihat sangat tergesa-gesa, dengan demikian tahap awal akuisisi belum perlu dilakukan,” dia menjelaskan.

Juanedy mengingatkan dalam beberapa tahun terakhir industri gas baik transportasi dan niaga gas mengalami penurunan. Pada posisi penurunan macam ini, ternyata performa keuangan Pertagas masih lebih stabil dibandingkan dengan PGN. Faktanya, kinerja laba bersih PGN dalam lima tahun berturut-turut terus merosot. Sedangkan Pertagas dalam lima tahun terakhir mampu menjalankan bisnis lebih efisien sehingga dapat menjaga margin tetap stabil.

“Maka seharusnya yang dilakukan pertama kali adalah evaluasi dan pembenahan kinerja PGN. Agar PGN meningkatkan performa keuangannya. Bersamaan dengan itu, dilakukannya sinergi bisnis dan infrastruktur gas antara Pertagas dan PGN. Barulah dari sana kita bisa bersama-sama berangkat menentukan aksi korporasi yang terbaik untuk Pertagas dan PGN,” katanya lagi.


 

Reporter : MEF
Editor : Flora L.Y. Barus

 

Flora Librayanti BR K
23-05-2018 02:29