Main Menu

BKPM: Asing Diusulkan Bisa Punya Saham Bisnis Online Hingga 67%  

Januar
11-12-2015 03:44

Kepala BKPM Franky Sibarani (GATRA/Eva Agriana)

Jakarta, GATRAnews - Badan Koordinasi Penanaman Modal kembali menerima usulan yang berkaitan dengan pembahasan panduan investasi sektor ekonomi digital. Dalam pembahasan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) muncul usulan bidang usaha marketplace sebagai bidang usaha baru ekonomi digital dengan pembatasan maksimal 67% kepemilikan saham asing.

 

 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani menyampaikan bahwa bidang usaha baru marketplace merupakan usulan yang disampaikan oleh kementerian teknis terkait dengan bisnis online.

 

“Bidang usaha ini diusulkan untuk mewadahi bidang usaha bisnis online yang belum tertampung dalam sektor e-commerce,” ujarnya dalam keterangan resmi kepada pers, hari ini (10/12).

 

Menurut Franky, beberapa contoh yang nantinya akan masuk dalam bidang usaha marketplace tersebut adalah portal web termasuk di antaranya Buka Lapak, dan Gojek. Begitu juga dengan usaha seperti Lazada dan Tokopedia yang tidak dikategorikan sebagai perdagangan karena tidak memiliki inventori barang secara langsung.

 

“Bidang usaha ini untuk mengakomodir munculnya bentuk-bentuk usaha baru yang berkembang seiring kreatifitas pelaku bisnis dan berkembangnya teknologi,” paparnya.

 

Franky menambahkan bahwa usulan tersebut selain akan dibicarakan oleh kementerian teknis juga akan dibahas dengan Badan Pusat Statistik yang memang sedang dalam proses untuk melakukan revisi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

 

Selain itu, Franky juga mengemukakan bahwa pihaknya terus mendukung perkembangan sektor ekonomi digital yang diperkirakan akan mengubah pola-pola transaksi dalam masyarakat dan akan menjadi metode bisnis dimasa mendatang.

 

“Sudah mulai dirasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Ini potensinya besar sekali, oleh karena itu pemerintah harus mendukung dan terus hadir dalam setiap perkembangan bisnis ini. Tapi perlu diperhatikan juga aspek perlindungan konsumennya” ulasnya.

 

Terkait sektor ekonomi digital beberapa usulan kepemilikan asing yang masuk diantaranya untuk sektor e-commerce dapat dibuka hingga 49%. Ada juga usulan kepemilikan asing dibatasi hanya 33% dengan minimal total investasi US$ 15 juta.

 

Sementara untuk pembagian kewenangan di antara kedua Kementerian terkait, ada wacana Kemkominfo terkait dengan infrastrukturnya, sementara Kemendag mengatur perdagangannya.

 

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kepada pers juga menyampaikan bahwa porsi kepemilikan asing pada sektor e-commerce atau perdagangan online harus diperluas agar berkembang pesat. Dia mengusulkan revisi panduan investasi di Perpres 39 tahun 2014 mengenai bidang usaha ini sejalan dengan hal tersebut.

 

Rudi mengatakan investasi asing pada sektor e-commerce bisa mempercepat transfer pengetahuan. Selain itu, Menkominfo juga menekankan pentingnya penyediaan infrastruktur penunjang bisnis e-commerce, seperti sistem pembayaran (payment gateway) dan jaringan telekomunikasi.


 

Reporter: Januar Rizki

Editor: Dani Hamdani 

Januar
11-12-2015 03:44