Main Menu

Skandal Reklamasi, BEI Diminta Suspend Saham Agung Podomoro Land

Ervan
08-04-2016 10:40

Bursa Efek Indonesia (Dok.Antaranews/AR7)

Jakarta, GATRAnews - Pengacara warga tiga desa (Wanakerta, Margamulya, dan Wanasari), Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang Jhonson Panjaitan, meminta perdagangan saham PT Agung Podomoro Land (APLN) di Bursa Efek Indonesia (BEI) segera disuspend (dihentikan) menyusul skandal penyuapan yang dilakukan perusahaan tersebut kepada anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi beberapa waktu lalu.

 

Selain skandal penyuapan, APLN masih tersangkut skandal penyerobotan tanah milik warga Telukjambe Barat. "Kita akan minta sahamnya disuspened. Tapi kami harus menempuh prosedur agar tidak dituding fitnah," ujar Jhonson kepada awak media di Jakarta, Kamis (7/4).

 

Menurut Jhonson, APLN telah melakukan penipuan publik dan skandal pasar modal, baik dalam kasus reklamasi Pluit City maupun kasus lahan di Telukjambe Barat. Izin reklamasi yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 kepada PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha APLN telah disalahgunakan.

 

Dengan melangkahi berbagai regulasi, seperti Amdal, persetujuan DPRD, Perda mengenai zonasi laut, dan lain-lain, APLN dinilai dengan leluasanya dan secara terbuka memasarkan berbagai produk properti kepada publik.

 

Hal yang sama dilakukan APLN terhadap lahan milik petani tiga desa di Telukjambe Barat. Tanpa izin instansi terkait, perusahaan milik Trihatma Kusuma Haliman itu telah memasarkan lahan yang bukan miliknya kepada publik untuk dijadikan kawasan industri dengan mendirikan baliho dan membangun kantor pemasaran.

 

"APLN melalui COO PT. Sumber Air Mas Pratama (SAMP), dalam suratnya No. 01/VIII/SAMP/2015 tanggal 12 Agustus 2015 pernah mengajukan permohonan izin pemasangan reklame. Namun permohonan tersebut tidak diproses lebih lanjut pihak Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) karena pihak SAMP tidak memenuhi beberapa persyaratan, seperti Izin Undang-Undang Gangguan (IUUG/HO), surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah, dan pernyataan tertulis kesanggupan memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan reklame," ungkap Jhonson.

 

Lebih lanjut Jhonson mengatakan, pihaknya sangat berhati-hati dalam menangani kasus ini. Karena yang dihadapi adalah korporasi raksasa yang juga diduga kuat melibatkan sejumlah pejabat. Terlebih, pihaknya menduga APLN telah melakukan pembohongan publik.

 

"Bagaimana mungkin perusahaan yang belum mengantongi izin, bisa menawar-nawarkan saham di pasar modal dan sudah mendirikan kantor pemasaran.  Apalagi kalau bukan tipu," tegasnya.


Reporter: Ervan Bayu

Editor: Dani Hamdani 

 

 

Ervan
08-04-2016 10:40