Main Menu

Pemkab Murung Raya Tertarik Saham IMC dari BPH Billiton

Iwan Sutiawan
12-05-2016 22:45

Ilustrasi (Antaranews/Puspa Perwitasari/AR7)

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, berkeinginan memiliki sebagian saham BHP Billiton setelah perusahaan tersebut dikabarkan bakal melepas seluruh sahamnya sebesar 75% di IndoMeat Coal (IMC). "Pemerintah daerah berkepentingan bila BHP Billiton positif melepas seluruh saham di PT IMC," kata Perdie, Bupati Murung Raya, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (12/5).

Ketertarikan itu bukan tanpa dasar, karena tujuh konsesi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang diterbitkan pemerintah pusat untuk PT Lahai Coal, PT Ratah Coal, PT Joloi Coal, PT Pari Coal, PT Sumber Barito Coal, PT Kalteng Coal, dan PT Maruwei Coal berada di Kabupaten Murung Raya.

Selain itu, luas areanya mencapai 265.947 hektar dengan total cadangan batubara (reserve) mencapai 1,2 millyar ton, termasuk yang terbesar di dunia. Sementara IMC melakukan eksplorasi sejak tahun 1997 dan baru melakukan produksi serta penjualan komersial batubara perdananya pada September 2015 melalui satu perusahaan, yakni PT Lahai Coal.

Kemudian, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, Pemda wajib terlibat dalam pengelolaan Tambang. Ketentuan itu tertuang dalam Bab III Pasal 4 Ayat (1) dan (2).

Adapun bunyi ayat (1) pasal di atas, yakni "Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-sebesar kesejahteraan Rakyat".

Sedangkan ayat (2)-nya, "Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah daerah".

Selanjutnya, Bab IV Pasal 6 Ayat (1) Huruf N UU Minerba menegaskan, "Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah".

Karena itu Perdie berharap Pemda Murung Raya dan Pemerintah Provinsi Kalteng dapat bersinergi dalam upaya optimalisasi dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut untuk kesejahteraan masyarakat.

"Lebih dari itu, kami berharap tambang-tambang batubara milik BHP Billiton melalui IMC secara manajemen seyogyanya lebih transparan atas rencana divestasi yang dimaksud kepada stakeholder, sehingga dapat diketahui oleh publik dan tentunya dapat memberikan dampak domino positif, baik bagi masyarakat lokal maupun nasional," kata Perdie.

Sementara pihak BPH Billiton seperti diberitakan sebelumnya, hanya menyatakan, bahwa sedang melakukan review atau mempertimbangkan lagi terhadap proyek-proyeknya yang ada di dunia, termasuk di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), Syahrir, kepada wartawan mengaku setuju jika Pemda Murung Raya memperoleh saham melalui penyertaan modal.

"Ada dua cara yang bisa ditempuh, pertama bila Pemda punya dana langsung beli atau bisa juga membeli dengan diperhitungkan dari dividen yang ditahan," ujarnya.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
12-05-2016 22:45