Main Menu

Pemkab Mura Siapkan BUMD untuk Akuisisi Saham Billiton

Iwan Sutiawan
27-05-2016 02:08

Ilustrasi (GATRAnews/Adi Wijaya/AR7)

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) telah menyiapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengakuisisi saham BHP Billiton di PT IndoMet Coal (IMC), meski pihak perusahaan belum menyatakan akan melepas sahamnya. Mura telah menyiapkan PD Petak Malai Bulu Merindu setelah tersiar kabar perusahaan tambang itu akan melepas 76% sahamnya.

Bupati Mura Perdie M Yoseph, di Jakarta, Kamis (26/5), menyampaikan, perusahaan milik daerah akan melakukan penjajakan kemungkinan akuisisi. PD Petak juga tidak menutup kemungkinan akan menggandeng investor untuk memuluskan akuisisi saham BPH Billiton.

Namun Perdie masih enggan menyebut secara rinci soal skema pembelian saham tersebut. "Kalau mesti menggandeng investor lain, bisa saja dilakukan, tapi kalau tidak ya kami siap," katanya.

Menurut Perdie, kabupatennya memiliki APBD sebesar Rp 1,4 trilyun atau sekitar US$ 100 juta di tahun 2016 ini. Dia memastikan, jika sebagian dana tersebut bisa digunakan untuk mengambil alih sebagian divestasi saham tersebut.

Bila memang ada lampu hijau soal pembelian saham itu, menurut Perdie, nantinya skema pembelian divestasi saham bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

"Untuk jumlah pembelian saham tentu akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat dan kemampuan pemerintah daerah, juga dari BHP Biliton sendiri," tutur Perdie.

Hingga kini, Pemda Murung Raya belum mendapat informasi resmi tentang rencana pelepasan saham tersebut, termasuk berapa nilai saham yang bakal dilepas, karena belum ada informasi resmi, baik dari Kementerian ESDM maupun BHP Biliton. "Sampai saat ini belum, kita hanya mengetahui dari koran-koran saja," ucapnya.

Perdie mengatakan, keinginan untuk mendapat divestasi saham BHP Biliton di PT Indomet Coal merupakan hal yang wajar. Sebab, semua konsesi penambangan batu bara yang dimiliki IMC, seluruhnya berada di wilayah Kabupaten Murung Raya.

"Tujuh konsensi yang mereka miliki PK2PB semua itu masuk di wilayah Murung Raya. Sangat wajar untuk mengetahui perkembangan kebijakan BHP Billiton mengenai isu divestasi saham ini. Jadi kita minta Pemda Murung Raya dan Pemprov Kalteng untuk dilibatkan," kata Perdie.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
27-05-2016 02:08