Main Menu

Peradi: Freeport Tak Seharusnya Tolak IUPK dan Divestasi Saham

Iwan Sutiawan
28-02-2017 10:50

 Otto Hasibuan (Antara/Ismar Patrizki/yus4)

Jakarta, GATRAnews - Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan menilai, PT Freeport Indonesia tak seharusnya menolak perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta divestasi saham 51%. Otto di Jakarta, Selasa (28/2), mengatakan, dalam perjanjiannya dengan Pemerintah Indonesia terdapat klausul tunduk pada perundang-undangan Indonesia.

"Kami melihat dalam perjanjian itu sendiri disebutkan bahwa Freeport harus mengikuti peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu," kata Otto.

Artinya, lanjut dia, meskipun ada perjanjian, jika pemerintah Indonesia mengundangkan undang-undang, maka Freeport harus tunduk dan melaksanakan perundang-undangan tersebut.

"Bicara soal perjanjian, kami sedang menganalisis apakah sebenarnya bukankah Freeport yang melakukan pelanggaran kontrak dengan adanya pelanggaran antara lain lingkungan hidup dan sebagainya," ujarnya.

Peradi sedang meneliti sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut untuk mengambil sikap lebih lanjut.

"Ini sedang kami teliti dugaan-dugaan ini, kami teliti lagi, kalau ini betul-betul strong sekali, nanti akan melakukan upaya-upaya hukum," ujarnya.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
28-02-2017 10:50