Main Menu

Luhut: Ambil Saham Freeport Nggak Perlu Tunggu Sampai Tahun 2021

Hendry Roris P. Sianturi
24-03-2017 13:17

Jakarta, GATRAnews – Negosiasi antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia (PTFI) masih berlangsung. Executive Vice President Freeport Indonesia Tony Wenas bahkan rutin setiap pekan mendatangani Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

 

Wenas juga sudah menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. “Saya kira perundingan cukup maju,” kata Luhut di kantor Kemenko Maritim, Jakarta Pusat (24/03).

 

Dalam beberapa kali proses berunding, muncul opsi agar Pemerintah Indonesia menunggu sampai tahun 2021 untuk mengambil alih saham PTFI. “Itu kan hanya opsi. Tapi kita kan nggak bisa diatur,” katanya.

[column_item col="3"]

Baca juga: Washington Monitor Sengketa Freeport

Baca juga: Pemprov Papua Tuntut 10% Saham Freeport

Baca juga: Soal Freeport, Inalum Dinilai Sanggup Kelola Tambang

Baca juga: CERI: Membangkang, Pemerintah Harus Tegas dengan Freeport[/column_item]

 

Menurutnya, Pemerintah tetap keukeuh mengambil alih 51% share saham dari PTFI. “Soal saham, kalau kita 51% dan Freeport 49% dan memang join management. Tapi yang lead-nya Indonesia. Orang Indonesia banyak yang bisa kok,” katanya.

 

Nantinya pemerintah pusat akan memberikan share saham 5% kepada masyarakat lokal Papua dan Pemerintah daerah. “Itu (saham 5%) sudah cukup besar. Dan kita ingatkan uang itu hanya digunakan untuk pendidikan, pertanian, peternakan dan sebagainya. Nanti kita tata lagi. Jadi betul-betul dampak dari Freeport itu, bisa dirasakan rakyat Papua,” katanya.

 

Saham 46% lagi akan dikelola induk BUMN Holding tambang PT Indonesia Asahan Aluminium Persero (Inalum). “Kan ada holding company dengan Inalum. Dengan begitu market cap-nya bisa double digit. Dan kalau itu dicatatkan di bursa efek Jakarta, saya kira akan jadi bagus,” ujarnya.

 

Luhut juga optimis, pemerintah mampu mengoperasikan PTFI dengan sumber daya manusia yang lebih baik. “Ada 500 lebih orang ITB di sana, dan 97,5% operasi Freeport itu oleh orang-orang Indonesia. Jadi bisa (dioperasikan),” pungkasnya.


Reporter: Hendry Roris Sianturi

Editor: Dani Hamdani

Hendry Roris P. Sianturi
24-03-2017 13:17