Main Menu

Jonan: Pemerintah Belum Bicarakan Saham 5% Untuk Pemda Papua

Hendry Roris P. Sianturi
28-03-2017 02:25

Menteri ESDM Ignasius Jonan (Antara/Hafidz Mubarak)Jakarta, GATRAnews – Agenda ambil alih 51% saham PT Freeport akan melibatkan Pemerintah Daerah Papua. Meski demikian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, rencana pemberian saham 5% kepada Pemda dan Masyarakat Papua masih belum dibicarakan pemerintah. “Belum dibicarakan. Baru dengar ini saya,” katanya usai bertemu Presiden Jokowi di Komplek Istana (28/03).

 

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017), pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) memang wajib melakukan divestasi saham hingga 51% secara bertahap selama 10 tahun sejak mulai berproduksi.

 

Jonan mengatakan, perundingan antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) sudah hampir rampung. “Ini untuk perundingan supaya Freeport tetap mengikuti peraturan. Dan kita mengizinkan Freeport segera ekspor lagi. Sudah hampir selesai (perundingannya),” ujarnya.

 

Baca Juga:

Luhut Ambil Saham 51% Freeport Gak usah Tunggu 2021

Freeport vs Pemerintah, Pastor Minta Pemda Papua Proaktif

 

Menurut Jonan, perundingan harus mengakomodir kepentingan nasional dan di sisi lain tidak merugikan PTFI. “Mereka korporatif. Dan tidak ada yang dirugikan,” katanya.

 

Seperti diketahui, pekan lalu, Menko Bidang Maritim Luhut Panjaitan menyampaikan bahwa divestasi saham 51 persen untuk pemerintah tidak bisa ditawar lagi. Nantinya dari saham mayoritas tersebut, pemerintah pusat akan memberikan share saham 5% kepada masyarakat lokal Papua dan Pemerintah daerah.

 

“Itu (saham 5%) sudah cukup besar. Dan kita ingatkan uang itu hanya digunakan untuk pendidikan, pertanian, peternakan dan sebagainya. Nanti kita tata lagi. Jadi betul-betul dampak dari Freeport itu, bisa dirasakan rakyat Papua,” katanya.


Reporter: Hendry Roris Sianturi

Editor: Dani Hamdani

Hendry Roris P. Sianturi
28-03-2017 02:25