Main Menu

BPK: Pembelian Saham PT Sugih Energi Rugikan Negara Rp 599,2 Milyar

Iwan Sutiawan
02-06-2017 12:05

Auditor BPK I Nyoman Wara menyampaikan hasil LHP (GATRAnews/Iwan Sutiawan/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun Pertamina kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Berdasarkan hasil perhitungan sementara untuk satu transaksi, kerugian negaranya sekitar Rp 599,2 milyar.



"Pagi ini kami BPK menyampaikan dua laporan hasil pemeriksaan dalam rangka kerugian negara yaitu kasus investasi saham dana pensiun Pertamina dan pengadaan kapal," kata I Nyoman Wara, Auditor Utama Investigasi BPK di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (2/6).

Menurutnya, kerugian sekitar setengah milyar lebih tersebut hanya dari satu transaksi pembelian PT Sugih Energi Tbk. "Kegiatan investasi saham khusus pada pembelian saham PT Sugih Energi Tbk, kerugian negara Rp 599,2 milyar," katanya.

Perhitunghan kerugian negara merupakan kewenangan dan komitmen BPK untuk tertus membantu aparat penegak, termasuk Kejagung, termasuk dalam kasus pembelian saham PT Sugih Energi.

"Itu bagian dari kewenangan dan komitmen BPK untuk terus membantu aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, baik melalui pemeriksaan investigasi maupun melalui perhitungan negara," ujarnya.

Berdasarkan hasil investigasi BPK, pembelian saham PT Sugih Energi yang dilakukan pihak dana pensisun plat merah di bidang energi tersebut terdapat sejumlah penyimpangan mulai dari proses perencanaan.

"Untuk kasus dana pensiun Pertamina, BPK menyampaikan adanya penyimpangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembayaran untuk kegiatan investasi saham, khusus pada pembelian saham PT Sugih Energi Tbk," ujarnya.

Dalam kasus pengelolaan dana pensiun Pertamina tahun 2014-2015 sejumlah Rp 1,3 trilyun, Kejagung telah menetapkan mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Dana Pensiun Pertamina, M Helmi Kamal Lubis, sebagai tersangka dan telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.

Penetapan tersangka  M Helmi Kamal Lubis berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) Dirdik Jampidsus nomor Penetapan tersangka berdasarkan sprindik Dirdik Jampidsus nomor Print-02/F.2/Fd.1/01/2017.

Kasus ini berawal dari penempatan dana pensiun Pertamina dalam bentuk investasi saham ELSA, saham KREN,‎ sahan SUGI dan saham MYRX senilai Rp 1,3 trilyun yang diduga tanpa melalui prosedur yang berlaku. Selain itu, saham yang dibeli tidak termaduk daham unggulan (blue chip) dsn berisiko. Tindakan ini melanggar ketentuan perundangan.


Reporter: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
02-06-2017 12:05