Main Menu

Kasus Pembelian Saham PT Sugih Energy Segera Disidangkan

Iwan Sutiawan
02-06-2017 14:23

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Arminsyah (GATRAnews/Iwan Sutiawan/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Kejaksaan Agung (Kejagung) segera merampungkan penyidikan kasus korupsi pembelian saham PT Sugih Energy Tbk menggunakan dana pensiun Pertamina, kemudian melimpahkannya ke pengadilan untuk disidangkan.



"Tentunya perkara ini untuk yang dana pensiun akan segera kita limpahkan ke pengadilan," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah, di Kejagung, Jakarta, Jumat (2/6).

Penyidik pidana khusus Kejagung segera melimpahkan kasus korupsi yang membelit tersangka M Helmi Kamal Lubis, mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Dana Pensiun Pertamina tersebut setelah menerima perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kerugiannya Rp 599,2 milyar.

"Hari ini kita kedatangan auditor utama dari BPK, Nyoman. Beliau menyerahkan ke Pidsus Kejagung, dua hasil audit BPK kasus dana pensisun dan pembelian kapal PT Pertamina Trans Kontinental," katanya.

Sementara Auditor Utama Investigasi BPK, I Nyoman Wara, mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan terkait kerugian negara atas pembelian saham PT Sugih Energy Tbk.

"Untuk kasus dana pensiun Pertamina, BPK menyampaikan adanya penyimpangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembayaran untuk kegiatan investasi saham. Khusus pada pembelian saham PT Sugih Energy Tbk, kerugian negara R 599,29 milyar," ujarnya.

Dalam kasus pengelolaan dana pensiun Pertamina tahun 2014-2015 sejumlah Rp 1,3 trilyun, Kejagung telah menetapkan mantan Presiden Direktur (Presdir) PT Dana Pensiun Pertamina, M Helmi Kamal Lubis, sebagai tersangka dan telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.

Penetapan tersangka  M Helmi Kamal Lubis berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) Dirdik Jampidsus nomor Penetapan tersangka berdasarkan sprindik Dirdik Jampidsus nomor Print-02/F.2/Fd.1/01/2017.

Kasus ini berawal dari penempatan dana pensiun Pertamina dalam bentuk investasi saham ELSA, saham KREN,‎ sahan SUGI dan saham MYRX senilai Rp 1,3 trilyun yang diduga tanpa melalui prosedur yang berlaku. Selain itu, saham yang dibeli tidak termaduk daham unggulan (blue chip) dsn berisiko. Tindakan ini melanggar ketentuan perundangan.


Reporter: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
02-06-2017 14:23