Main Menu

KPK: Saham PT NKE Anjlok, Risiko yang Harus Diterima

Iwan Sutiawan
28-07-2017 07:27

Ilustrasi (GATRAnews/AK9)

Jakarta, GATRAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai anjloknya saham PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) setelah PT Duta Graha Indonesia (DGI), perusahaan sebelum bersulih nama menjadi PT NKE ditetapkan sebagai tersangka korupsi.



"Risiko dari suatu korporate yang terlibat dengan permasalahan, apalagi korupsi, itu sudah risiko," Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK di Jakarta, Kamis (27/7).

Karena itu, KPK mengimbau seluruh korporasi agar menaati hukum atau tidak melakukan tindak pidana korupsi jika ingin perusahaannya tetap sehat dan diminati investor.

"Makanya kita katakan, semua corporate itu bersih. Setelah ada penyidikan KPK tentang korporasinya dan kemudian saham itu turun, itu sudah KPK pertimbangkan," katanya.

Meski sudah memperkirakan anjloknya saham satu perusahaan jika ditetapkan sebagai tersangka, itu bukan menjadi alasan KPK tidak mengusut tindak pidana yang diduga dilakukan korporasi.

"Tapi KPK dengan pertimbangan ini tidak lakukan penindakan? Kan tidak juga. Makanya ini dua sisi yang berbeda, kan kita membuat mentersangkakan suatu korporasi," katanya.

Korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi harus menerima akibat karena ulahnya tidak mematuhi hukum atau aturan yang berlaku di Indonesia. Jika tidak terlibat korupsi, tentunya korporasi tidak akan dipermasalahkan.

"Kalau nyata sudah ada. Risiko itu harus mereka terima. Caranya gimana? Ya kita minta semua korporasi itu harus bersih. Bukan memaksakan KPK untuk tak mentersangkakan, mereka itu terbalik," ujarnya.

KPK menetapkan PT DGI yang kini bernama PT NKE sebagai tersangka karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (Unud) Bali Tahun 2009-2011.

"Penetapan PT DGI sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dengan tersangka sebelumnya, DPW [Dudung Purwadi], Dirut PT DGI saat itu dan MDM [Made Mergawa], pejabat pembuat komitmen (PPK)," katanya. 

PT DGI yang kini bernama PT NKE melalaui tersangka Dudung Purwadi diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan meyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam pembangunan RS Unud sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp 25 milyar dari proyek senilai Rp 138 milyar.

KPK menyangka PT DGI yang kini bernama PT NKE melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Reporter: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
28-07-2017 07:27