Main Menu

Saham Istimewa Pemerintah di Holding BUMN bisa Intervensi Kebijakan

Ervan
07-01-2018 22:23

Inas Nasrullah Zubir (dpr.go.id/yus4)

Jakarta, Gatra.com- Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah Zubir menilai pembentukan holding BUMN melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 sebagai bentuk kesewenang-wenangan pemerintah. Yakni, dalam PP itu ada klausul untuk mengatur saham istimewa pemerintah akan anak Perusahaan BUMN. 

 

Dengan demikian, ini berarti sekecil apapun saham pemerintah pada anak perusahaan BUMN, maka akan mampu mengintervensi anak perusahaan tersebut. "Ini tentu kesewenang-wenangan. Misal satu persen saja saham pemerintah pada anak perusahaan BUMN, ia (pemerintah) bisa mengintervensi kebijakan pada anak perusahaan BUMN itu," kata Inas dalam press releasenya, Minggu (7/1).

 

Ini dinilai Inas tidak baik, sebab status anak perusahaan BUMN tersebut merupakan swasta. Dimana disana ada saham publik juga. Misal, ia mencontohkan perusahaan PGN yang akan dicaplok dan menjadi anak perusahaan Pertamina.

 

Maka posisi pemerintah akan menyimpan saham istimewa pada PGN, sehingga bisa mengintervensi PGN secara langsung tanpa melalui induk usaha. Padahal, lanjut Inas, di Perusahan itu terdapat saham publik yang harus dihormati oleh pemerintah. 

 

Berbeda kondisi dengan saat ini bahwa PGN masih menjadi perusahaan BUMN karena sebagian besar sahamnya masih dimiliki oleh pemerintah. Sehingga pemerintah berhak melakukan intervensi. 

 

"Harusnya pemerintah tidak sewenang-wenang, tentu saja ini mendegradasi kepercayaan publik kepada pemerintah. Merusak iklim investasi," tandas Inas. Permasalahannya, delik saham istimewa itu tidak ada acuannya dalam undang-undang (UU) BUMN dan UU Keuangan Negara.

 

Sehingga Inas menilai pemerintah telah bertindak mengada-ada tanpa mengacu kepada UU. "PP 72 Tahun 2016 perubahan dari PP 44 Tahun 2005 itu mengacu ke Undang-Undang mana? Tidak boleh dong seenaknya saja," pungkasnya. 

 

Sebagaimana diketahui dalam PP 72 menyebutkan "Dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar".

 


 

Reporter: Ervan Bayu

Editor : Birny Birdieni

 

Ervan
07-01-2018 22:23