Main Menu

BUMD dan Inalum Akan Kelola 10 % Saham Freeport Milik Papua

Sandika Prihatnala
13-01-2018 09:35

Penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, Pemkab Mimika, dan PT Inalum tentang pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (12/1). (Antara/Aprilio Akbar/AK9)

Jakarta, Gatra.com – 10 persen saham PT. Freeport Indonesia (PTFI) dari total 51 persen milik pemerintah Indonesia akan dikelola mandiri oleh Pemerintah Provinsi  (Pemprov) Papua, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika bersama dengan PT. Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sebagai induk Holding BUMN pertambangan.

“Kami akan kerjasama dengan BUMD Pemprov dan Pemkab di Papua,” kata Direktur Utama PT. Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin, Jum’at (12/1) lalu pada acara penandatanganan perjanjian di Kantor Kementerian Keuangan.

Meski begitu, ia belum memberikan detil akan seperti apa pengelolaan saham 10 persen untuk Papua itu. Dari jumlah itu pemerintah provinsi Papua mendapat jatah 3% dan pemerintah kabupaten Mimika sebesar 7%.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pengelolaan saham 10 persen diperuntukkan untuk mensejahterakan masyarakat Papua. Utamanya, mereka yang punya hak atas wilayah dan masyarakat lain yang terkena dampak aktivitas penambangan Freeport selama ini.

Lebih lanjut, Gubernur Papua Lukas Enembe akan membicarakan detil dengan PT. Inalum soal pemanfaatan saham 10 persen itu. Yang penting baginya, saham itu tidak lepas dari Indonesia.

Sebelumnya, Freeport Indonesia bersama pemerintah menyepakati sejumlah poin dalam penandatanganan perjanjian. Pertama, PTFI sepakat melepas sahamnya sebesar 51 persen untuk kepentingan Indonesia. Kemudian, PTFI sepakat membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama lima tahun hingga Oktober 2022.

Sementara landasan hukum PTFI akan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), berubah dari sebelumnya berstatus Kontrak karya (KK). Kesepakatan lainnya, penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding melalui status Kontrak Karya. Jika Freeport menjalankan perjanjian tersebut, pada 2041 izin operasionalnya akan diperpanjang.


Editor : Sandika Prihatnala

Sandika Prihatnala
13-01-2018 09:35