Main Menu

Saham Dwiwarna Picu Persoalan Hukum Holding BUMN Pertambangan

Ervan
05-02-2018 23:52

Ilustrasi Saham (GATRA/Agriana Ali/FT02)

Jakarta, Gatra.com- Skenario pemerintah untuk mengendalikan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertambangan lewat hak istimewa saham dwiwarna atau golden share dinilai akan menyebabkan sengkarut persoalan hukum pada anak usaha plat merah itu.

 

Keputusan Pemerintah tersebut dilakukan berpijak pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016, tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005, tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

 

Saham dwiwarna merupakan hak istimewa bagi pemerintah yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya. Saham yang hanya berjumlah satu lembar itu memungkinkan keistimewaan hak veto besar dalam pengendalian dan rencana bisnis sebuah perusahaan. 

 

Pengamat hukum sumber daya alam  Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi menilai ini akan memunculkan persoalan hukum. Menurutnya, pemerintah tidak memiliki kewenangan atas anak perusahaan holding. Terutama karena di antaranya terdapat saham publik. 

 

Dalam UU Nomor 40 Tahun 2017 tentang perseroan terbatas, bahwa anak perusahaan holding tunduk kepada induk holding.  "Menurut saya ada masalah hukum terkait hak istimewa pemerintah pada anak perusahaan holding," katanya dalam rilis yang diterima GATRA, Senin (5/2) malam.

 

Kementerian BUMN menetapkan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebagai holding BUMN industri pertambangan pada 28 November lalu. Plat merah yang dikomandani mantan Dirut Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin itu membawahi PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk dan PT Timah Tbk.

 

Lewat holding BUMN Pertambangan ini, targetnya akan ada konsolidasi aset dari Rp 21 trilyun menjadi Rp 88 trilyun. Namun menurut Redi, saham dwiwarna bisa menjadi ganjalan konsolidasi aset korporasi. "Harusnya pada Antam, PTBA, dan PT Timah ada saham publik yang tidak bisa diganggu dengan hak istimewa Pemerintah," kata Redi menegaskan.

 

Jika dipaksakan, hal tersebut akan bertentangan dengan kaidah Peraturan Standar Akuntansi 65 (PSAK 65) dalam neraca laporan keuangan. Mekanisme ini tidak dapat mengakomodir pengaturan saham lewat hak istimewa pemerintah. 

 

Sebagaimana informasi, pemerintah tidak bisa sepenuhnya melepas saham BUMN menjadi anak perusahaan holding. Ini dinilai akan melanggar undang-undang mengenai privatisasi BUMN. 

 

Ini mengacu pada PP 72 dimana kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain.

 


Reporter: Ervan Bayu

Editor : Birny Birdieni

 

Ervan
05-02-2018 23:52