Main Menu

Soal Sengketa Saham BFIN, OJK dan BEI Digugat

Arif Prasetyo
01-09-2018 20:13

Ilustrasi - Peradilan (Shutterstock/FT02)

Artikel Terkait

Jakarta, Gatra.com - PT Aryaputra Teguharta (APT) yang mengaku kehilangan kepemilikan saham 32,32% di PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) akan melayangkan gugatan ke lembaga peradilan umum terkait pembiaran dalam perlindungan hukum terhadap APT.

 

"Kami akan melakukan gugatan untuk menyeret OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BEI (Bursa Efek Indonesia). Kesalahan OJK dan BEI telah melakukan pembiaran adanya mafia investasi di pasar modal," kata Kuasa Hukum APT, Pheo Hutabarat di Jakarta, Senin (20/8) pekan lalu.

Menurut Pheo, melalui gugatan administrasi yang didaftarkan APTN pada Mei 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akhirnya menerbitkan Penetapan Penundaan berupa putusan yang membekukan anggaran dasar BFIN yang sebelumnya diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Jadi, secara hukum anggaran dasar BFIN yang berlaku efektif dan terdaftar di Kemenkumham adalah anggaran dasar BFIN sebelum terjadinya pengalihan ilegal pada 2001. Saat itu APT adalah pemilik sah atas 32,32% saham," jelas Pheo.

Sebelumnya diberitakan, Trinugraha Capital & Co CSA yang memiliki 42,81% saham di BFIN berencana melepas kepemilikannya sebesar 2,98 milyar saham kepada dua investor institusi asing.

Menurut Direktur BFIN, Sudjono dalam keterbukaan informasi yang dilansir BEI, Trinugraha akan menjual sahamnya sebanyak 2.977.912.340 unit ke Compass Banca SpA yang merupakan anak usaha Mediobanca. "Sedangkan, sebanyak 1.646.000 unit ke Star Finance SRL," katanya.

Manajemen Mediobanca dalam siaran persnya menyampaikan, pembelian sebesar 19,9% dari total saham BFIN sebagai jembatan untuk masuk ke sektor keuangan Indonesia.

Lebih lanjut Pheo mengatakan, pada kasus sengketa kepemilikan saham ini terdapat implikasi terkait pentingnya perlindungan kepemilikan saham yang merupakan aspek fundamental sebagai penyangga sistem pasar modal. "Putusan inkracht PK sudah memutuskan APT sebagai pemilik sah 32,32% di BFIN," tegasnya.

Dia menyebutkan, seharusnya OJK dan BEI tidak ragu memandang Putusan PK tersebut. "Jika OJK dan BEI tetap membiarkan perdagangan saham di bursa efek seolah tidak ada masalah, tentu hal ini bisa berbahaya bagi investor publik. Dikhawtirkan saham yang dibeli publik merupakan 32,32% milik APT," papar Pheo.

Pheo menambahkan, pembiaran penegakan perlindungan terhadap investor bisa memicu maraknya mafia investasi berkedok investor internasional. "Secara yuridis, konsorsium Trinugraha sebagai pembeli saham BFIN yang beritikad buruk, bahkan diduga sebagai pendah," ucapnya.

Dia menilai, Konsorsium Trinugraha milik Komisaris BEI Boy Thohir tersebut sudah mengetahui perkara ini akan beujung pada kasus hukum, maka muncul rencana mengalihkan saham ke private placement bank, yaitu Compass Banca SPA yang merupakan 100% anak usaha Mediobanca SPA.

"Calon pembeli dari Italia ini bisa saja dibuktikan sebagai pihak beritikad buruk atau diduga sebagai penadah, karena membantu eksodus Konsorsium Tinugraha dan BFIN (short selling). Tidak mungkin investor kredibel menggelontorkan dana ratusan juta dolar AS untuk beli saham berisiko hukum," tutur Pheo.

Sementara, Direktur Penilaian Perusahaan BEI, IGD Nyoman Yetna saat dikonfirmasi menjelaskan, semua proses perpindahan tersebut telah dilaporkan oleh BFIN kepada bursa, sesuai dengan good corporate governance (GCG). Sehingga, laporan perpindahan itu dapat diterima oleh BEI.

“Intinya secara substansi yang ditanyakan dari laporan keuangan bisa dilihat perubahan atas pemilikan saham. Bursa menjelaskan perubahan dari periode-ke periode seperti apa,” kata Nyoman, Jumat (31/8).


Reporter: Didi Kurniawa
Editor: Arief Prasetyo

Arif Prasetyo
01-09-2018 20:13